Sumpah Pemuda Menggugat Tafsir MUI

“Berbangsa satu, bangsa Indonesia.”

Pendahuluan – Tidak Terkait Ahok

Sebelumnya perlu diperjelas bahwa penulis bukan pendukung Gubernur Purnama, dan tidak mendukung pencalonan beliau kembali pada Pilkada DKI 2017, bukan karena suku dan agama, melainkan karena praktek manajemen pemerintahan menyimpang yang dilakukannya.

Tulisan ini bukan bentuk pembelaan pada Gubernur Purnama untuk kasus penistaan agama yang sedang diperiksa oleh Bareskrim Polri. MUI yang saat ini diakui sebagai perwakilan ulama Islam Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa yang menilai pernyataan Gubernur Purnama selaku pejabat publik yang sedang bertugas, dari sisi penistaan agama dan/atau ulama. Penyelesaian kasus kriminal diserahkan sepenuhnya pada penyidikan Bareskrim Polri.

Pendahuluan – Satu Bangsa

“Berbangsa satu, bangsa Indonesia”, bermakna sekalipun kita berbeda dan terpisah, tetapi bukan bangsa yang terpisah atas golongan-golongan, bukan bangsa yang terpisah atas suku-suku bangsa, bukan bangsa yang terpisah berdasarkan agama.

Sebagai bangsa, dalam tataran kebangsaan, untuk urusan bernegara, kita semua sama, dan satu, yaitu bangsa Indonesia. Urusan agama yang membedakan kita tidak boleh membedakan kita dalam kehidupan berbangsa, karena kita satu bangsa.

Tafsir MUI

Salah satu tafsir MUI diungkapkan pada Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tanggal 11 Oktober 2016, antara lain menyatakan:

“… Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
…”

Secara tersurat, MUI menyatakan, menetapkan dan menghimbau bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi pemimpin di Indonesia, dimana mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini bermakna SEMUA bentuk kepemimpinan dimana seorang muslim yang menentukan/memilih, tidak boleh dipegang oleh orang Kristen/Katholik (mungkin juga Hindu/Budha/Aliran Kepercayaan, tidak disebutkan secara tertulis), mulai dari Presiden, Wakil Presiden (yang juga pemimpin), Menteri (pemimpin departemen), Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Panglima Divisi, Gubernur Provinsi, Walikota, Camat, Lurah, Kepala RW/RT, Ketua Koperasi, Pimpinan perusahaan BUMN, Ketua IDI, Ketua PSSI, Manajer, Ketua Klompencapir, Ketua Arisan, Ketua PKK, Rektor Universitas, Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua BEM, Ketua Himpunan Mahasiswa, Ketua OSIS, Ketua Kelas.

Lebih dari itu, pada butir nomor 2, surat ini mewajibkan seluruh ulama untuk menganut dan menyebarluaskan tafsir MUI tersebut. Dengan demikian surat ini sifatnya adalah penegasan atas satu tafsir tertentu kepada para ulama.

Oleh MUI, pada butir nomor 3, tafsir ini diberi sifat wajib hukumnya. Wajib dalam agama Islam memiliki arti tersendiri. MUI tidak mengizinkan adanya tafsir lain yang dianut oleh umat Islam.

Tafsir MUI tersebut memecah Indonesia menjadi Islam penganut tafsir MUI, Islam yang tidak menganut tafsir MUI, dan Non-Islam. Indonesia bukan lagi SATU BANGSA, tetapi beberapa bangsa didalam satu negara. Dimana bangsa yang satu diwajibkan berjuang untuk menghalangi semua bangsa lain untuk menjadi pemimpin. Ada 2 kelas yang dibangun MUI: kelas penguasa, dengan hak memilih dan dipilih, dan kelas jajahan, dengan hak memilih tapi tanpa untuk hak dipilih.

mui_pendapat-dan-sikap-keagamaan
Sumber: Google

Perbedaan Status MUI

Terdapat banyak ormas dengan tafsir anti Pancasila yang berkembang di Indonesia. HTI bahkan jelas-jelas ingin mengganti demokrasi, Pancasila dan UUD 1945. Ormas-ormas tersebut dapat tetap hidup menikmati era demokrasi di Indonesia.

Banyak juga pribadi-pribadi atau kelompok di Indonesia yang menganut pandangan anti demokrasi, anti Pancasila, anti Sumpah Pemuda. Setiap orang boleh menganut keyakinan dan tafsir-nya masing-masing. Mayoritas kaum nasionalis Indonesia percaya bahwa keyakinan Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan aliran dan tafsir yang bertentangan dengan persatuan kebangsaan Indonesia.

Pendapat MUI ini bukan pendapat baru. Banyak ormas dan tokoh lain yang sebelumnya telah membuat pernyataan demikian. Namun bobot dari pendapat MUI berbeda, karena MUI saat ini diakui sebagai organisasi ulama Islam yang mewakili Indonesia. MUI diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagai entitas yang mewakili Islam Indonesia. Label halal, misalnya, bukan hanya untuk pengusaha Islam, tetapi juga bagi pengusaha non-Islam. MUI berbeda dengan HTI dan FPI, bahkan berbeda dengan NU dan Muhammadiyah.

Status ini memberikan MUI kewajiban untuk mengembangkan pendapat keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Status ini juga memberikan masyarakat Indonesia hak untuk keberatan dengan adanya pendapat MUI yang bertentangan dengan keyakinan Indonesia.

Keyakinan Indonesia

Keyakinan Indonesia ? Ya, betul. Indonesia adalah sebuah kepercayaan, bahwa: atas berkat rahmat Allah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, sebagai satu bangsa, menyatakan kemerdekaannya.

Indonesia adalah keyakinan bahwa bangsa-bangsa di nusantara akan dapat hidup merdeka, mencapai keadilan dan kemakmuran, apabila kita bersatu bersama-sama dalam satu kesatuan kebangsaan Indonesia. Dan bahwa Allah YME, telah menetapkan kita sebagai saudara sebangsa untuk berjuang bersama-sama.

Seorang Islam Indonesia harus yakin bahwa persatuan Indonesia adalah berkat dan rahmat Allah. Seorang Kristen Indonesia harus yakin bahwa persatuan Indonesia adalah berkat dan rahmat Allah. Seorang Hindu atau Budha Indonesia pun harus memiliki keyakinan yang sama. Sekalipun masing-masing memiliki agama yang berbeda-beda, menyembah Allah dengan cara yang berbeda-beda, dan memiliki keyakinan yang berbeda-beda pula, namun dalam berbangsa kita satu.

Keabsahan Sebagai Fatwa

Terdapat berbagai jenis fatwa MUI, mulai dari Fatwa Komisi Fatwa MUI, Fatwa DSN MUI, Fatwa Ijtima’ Ulama, dan Fatwa Hasil Munas MUI.

Sekalipun fatwa secara hurufiah bermakna pendapat, namun surat yang berjudul Pendapat Keagamaan MUI tidak sama dan berbeda keabsahannya dengan Fatwa MUI.

Yang disebut dengan Fatwa MUI penyusunannya secara jelas diatur pada Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2003, antara lain:

  1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, sunnah (hadis), ijma’, dan qiyas serta dalil lain yang mu’tabar

  2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.

Pada Keputusan tersebut, metode penetapan fatwa diatur secara jelas:

a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang mu’tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.

b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode al-jam’u wa al-taufiq; dan
2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.

d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’i (kolektif) melalui metode bayani, ta’lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari’ah.

e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan maqashid al-syari’ah.

Demikian pula format Fatwa MUI diatur secara jelas. Antara lain bahwa perbedaan tafsir harus disebutkan dan dijelaskan.

Dengan demikian surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016 bukanlah Fatwa MUI, namun isinya berupa “fatwa” yang mengikat semua ulama dan memberi kewajiban pada umat Islam Indonesia.

Menjadi pertanyaan apakah pengurus MUI berhak mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan yang bermakna fatwa dan membuat keputusan tentang tafsir tertentu sebagai tafsir wajib, namun tidak memenuhi persyaratan Fatwa MUI.

Perbedaan Tafsir

Satu hal yang menyolok dari Surat MUI adalah penyebutan tafsir tunggal, tanpa menyebutkan perbedaan pendapat dan tafsir lain. Sementara Fatwa, mewajibkan mempertimbangkan semua tafsir yang berbeda.

“1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.” Surat Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016.

Pada kenyataannya secara eksplisit justru terjemahan Al-Quran resmi bahasa Indonesia berbeda dengan tafsir tersebut, digunakan kata “teman sejati”.

Tafsir Indonesia

Ada cukup banyak tafsir berbeda yang dapat dijadikan acuan oleh MUI sebagai organisasi keagamaan Indonesia. Tafsir-tafsir ini dapat kita baca dan telah lama beredar luas.

1. Tafsir terjemahan resmi Al-Quran bahasa Indonesia, menggunakan kata “teman setia”, bukan pemimpin. Bertentangan dengan Surat Sikap Keagamaan MUI 11/10/2016.

Kemenag Angkat Bicara Soal Terjemahan ‘Awliya’ di Surat Al Maidah Ayat 51

“Tidak benar kabar yang menyatakan bahwa telah terjadi pengeditan terjemahan Al-Quran belakangan ini. Tuduhan bahwa pengeditan dilakukan atas instruksi Kementerian Agama juga tidak berdasar,” tegas Muchlis di Jakarta, Minggu (23/10).

Menurut Muchlis, kata awliya di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 42 kali dan diterjemahkan beragam sesuai konteksnya.

 

2. Tafsir Prof Quraish Shihab, yang secara lengkap dapat disaksikan di Youtube, memberikan penjelasan yang jelas dan rinci yang berbeda dengan tafsir Surat Sikap Keagamaan MUI 11/10/2016. Pendapat beliau adalah sebagai berikut:

3. Indonesia bukan negara Islam. Syariat Islam pribadi, muamalat, munakahat, di akomodasi oleh NKRI, namun jinayat sudah disepakati tidak dilaksanakan dan diserahkan kepada hukum negara. Hukum yang berlaku adalah hukum nasional, sebagian berasal dari zaman kolonial Belanda. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi persyaratan negara Islam. Karena itu non muslim Indonesia dapat menjabat jabatan yang tidak boleh ditempati di negara Islam.

4. Nasrani di Al-Quran mengacu pada agama Kristen Ortodoks, Nestorian, Kristen Arab, yang ada pada saat itu. Kristen di Timur Tengah berbeda dan bahkan sempat bermusuhan dan berperang dengan Katholik Roma.

Mayoritas umat Kristen Indonesia adalah beragama Kristen Protestan yang tidak ada pada zaman Nabi maupun zaman dimana Al-Quran ditulis. Agama Kristen Protestan lahir di abad 1500, dan baru dikenal di Timur Tengah tahun 1700-an. Perbedaan Kristen Protestan dan Katholik sama jauhnya dengan Islam Suni dan Syiah, termasuk bahwa keduanya pernah berperang dalam waktu panjang. Perang antara Kristen Protestan dan Katholik termasuk salah satu peperangan paling kejam sepanjang sejarah. Sebagai contoh, Paus yang sekarang, berasal dari Ordo Jesuit, yang awalnya didirikan untuk memerangi gerakan Protestan. Namun umat Protestan menyambut baik Paus Katholik karena percaya bahwa kebencian di masa lalu bukan alasan untuk membenci di masa kini.

Sejak kelahiran Protestan tahun 31 Oktober 1517, 500 tahun silam, belum pernah terjadi perang agama antara Kristen Protestan dengan Islam. Perang Salib, misalnya, tidak ada kaitannya dengan Kristen Protestan. Negara-negara Protestan umumnya bersifat nasionalistik sekuler dan tidak pernah berperang berdasarkan tafsir agama.

Tentunya lucu kalau urusan Syiah di Iran dikaitkan dengan Islam Suni di Indonesia.

Dengan tidak menghubungkan antara Nasrani di Surah Al-Maidah tahun 700 Masehi dan Kristen di Indonesia tahun 2016, maka umat Islam Indonesia dapat menjadikan siapapun sebagai pemimpin, atau teman sejati. Dengan demikian Sumpah Pemuda, satu Bangsa dapat diucapkan dengan lantang, dengan makna satu bangsa adalah bahwa kita semua bersaudara.

5. Tafsir Al-Mawardi di situs NU

Posisi pejabat ini (tanfidz/eksekutif) boleh diisi oleh dzimmi (non muslim yang siap hidup bersama muslim). Namun untuk posisi pejabat tafwidh (pejabat dengan otoritas regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya), tidak boleh diisi oleh kalangan mereka. (Lihat Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah, Darul Fikr, Beirut, Cetakan 1, 1960, halaman 27).

Dapat dibaca berita selengkapnya disini.

6. Fatwa Dr. Muzammil Siddiqi, Presiden Dewan Fiqih of Amerika Utara

In the verse you quoted, the word“Awliya” is used. It is a plural and its singular is“wali”. The correct translation of the word ““wali”” is not “friend” but it is someone who is very close and intimate. It is also used to mean “guardian, protector, patron, lord and master”.

Makna aulia (plural) atau wali (singular) adalah bukan “WAKIL” (mewakili), atau “PEMIMPIN” atau “TEMAN SEJATI” atau “TEMAN SETIA” melainkan PATRON.

Disini terlihat masalah timbul karena konsep PATRON pada zaman awal Islam dan pada zaman pertengahan di Eropa sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan di era demokrasi saat ini. Ketiadaan konsepsi PATRON pada era moderen mengakibatkan terjadinya kesalahan tafsir.

PATRON selalu merupakan penguasa, memiliki pasukan, membuat keputusan mutlak bagi para pengikutnya. Patron pada masa lalu adalah bangsawan atau diangkat sebagai bangsawan dengan terstruktur yang berpuncak pada Kalifah/Kaisar, memiliki pasukan tentara, benteng (markas militer), wilayah kekuasaan, menarik pajak (dan membayar kepada patron atasannya), membuat keputusan (eksekutif), menyelesaikan permasalahan (yudikatif) dan membuat peraturan (legislatif), serta selalu memiliki banyak budak.

Tentu berbeda dengan sifat jabatan di era demokrasi yang sama sekali tidak bersifat “patron”, melainkan merupakan jabatan administratif atau perwakilan.

Dapat dibaca sumber selengkapnya disini.

Jadi ada cukup banyak tafsir yang sejalan dengan Indonesia. Sungguh disayangkan jika MUI membuat surat yang memilih tafsir yang bertentangan dengan Indonesia.

Pilihan MUI

Tidak ada larangan ormas memilih tafsir yang diyakininya. Indonesia adalah negara bebas dimana semua keyakinan boleh hidup. Bahkan HTI yang jelas-jelas menganut tafsir ingin melakukan kudeta bisa diizinkan beroperasi. MUI pun bebas memilih tafsir yang dikehendakinya, sepanjang bukan merupakan organisasi yang mewakili Indonesia.

Dalam hal ini terdapat dua pilihan bagi MUI:

  1. MUI mencabut surat pendapat dengan tafsir yang bertentangan dengan Indonesia, hal ini sesuai dengan Fatwa MUI sendiri tahun 2006 tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan.
  2. MUI merubah diri sebagai ormas biasa, dicabut statusnya sebagai organisasi ulama yang mewakili Indonesia. Dalam hal ini ormas dan ulama Islam nasionalis Indonesia perlu mendirikan organisasi baru yang dapat mewakili ulama Islam Indonesia.

Penutup

Kepemimpinan yang tidak diskriminatif, tidak membedakan muslim dan non-muslim di Indonesia akan mendorong kemakmuran bangsa. Sebaliknya pilihan kepemimpinan yang diskriminatif, secara pribadi tidak akan merugikan masyarakat non-muslim, yang dapat membangun komunitas-nya sendiri, namun merugikan bagi bangsa Indonesia. Pertama karena orang-orang terbaik tidak dapat memimpin bangsa ini di segala tataran. Kedua karena Indonesia terbagi, dan terjadi konflik peradaban yang ujungnya tidak akan pernah ada yang menang, semua akan kalah, hancur lebur.

Kita sangat menghargai respon kaum nasionalis Islam, khususnya dari kalangan Nahdatul Ulama, yang sangat menyejukkan dalam upaya menciptakan iklim persatuan. Iklim persatuan membawa kemakmuran bangsa Indonesia, dan kemakmuran itu tentu akan dinikmati paling besar oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Berpuluh tahun nasionalis non-muslim Indonesia tidak berbicara tentang masalah besar ini. Keluarnya Surat Pendapat Keagamaan “Fatwa” MUI merupakan waktu yang tepat bagi kaum nasionalis untuk mulai membicarakan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Agar kita dapat memajukan Indonesia bersama, tanpa perlu khawatir bahwa diskriminasi agama akan menguasai Indonesia.

Indonesia dimana umat muslim dilarang oleh agama memilih non-muslim sebagai pemimpin bukanlah Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan Pancasila dan UUD 1945, bukan Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Mari kita kembalikan Indonesia kita.

Baik orang Muslim, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi Presiden, Wakil Presiden (yang juga pemimpin), Menteri (pemimpin departemen), Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Panglima Divisi, Gubernur Provinsi, Walikota, Camat, Lurah, Kepala RW/RT, Ketua Koperasi, Pimpinan perusahaan BUMN, Ketua IDI, Ketua PSSI, Manajer, Ketua Klompencapir, Ketua Arisan, Ketua PKK, Rektor Universitas, Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua BEM, Ketua Himpunan Mahasiswa, Ketua OSIS, Ketua Kelas. Tafsir yang bertentangan dengan NKRI harus diakhiri, mulai dari lembaga-lembaga yang bersifat nasional, yang memperoleh dukungan dana dan fasilitas dari negara, serta ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2016

Jakarta, 31 Oktober 2016

 

Link:

http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/10/11/ini-pernyataan-lengkap-mui-sebut-ahok-hina-al-quran-dan-ulama/
http://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya
http://www.lemahirengmedia.com/2016/10/lengkap-inilah-tanggapan-dan-surat.html?m=0
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/10/oet4q1-terjemahan-surat-al-maidah-51-menurut-tafsir-jalalain-dan-departemen-agama
https://www.nahimunkar.com/qs-al-maidah-ayat-51-kesimpulan-dan-nasehat-masalah-perbedaan-terjemahan/
http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-51-53_5.html
https://quran.com/5
http://www.nu.or.id/post/read/63567/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah
http://archive.islamonline.net/?p=627

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s