Tokoh Utama Penentu Kemerdekaan Republik Indonesia LN Palar

Screenshot-2018-3-1 The Sydney Morning Herald (NSW 1842 - 1954) - 20 Dec 1948 - p1.png

Awan Hitam Di Atas Republik

19 Desember 1948, jam 4.30, Pasukan KNIL dibawah Jenderal Spoor yang bermarkas di Semarang merebut ibukota Republik Indonesia Yogyakarta dalam serangan kilat. Pasukan para-komando Belanda merebut lapangan udara Maguwo dalam 25 menit, tanpa satupun korban. Dari Maguwo, pasukan darat Kolonel van Langen masuk ke Yogya. Presiden dan Wakil Presiden RI, Sukarno dan Hatta ditangkap beserta anggota kabinetnya, termasuk Menlu Agus Salim. Hingga tanggal 27, 280 prajurit TNI gugur. Dipihak Belanda 19 tewas dan 23 luka-luka. 3 pesawat Belanda jatuh.

Sejak September 1948, komunikasi Republik telah berhasil di-dekode oleh Marid, intelijen Belanda. Seluruh komunike rahasia pemerintah dan militer diketahui oleh Belanda. Rencana evakuasi Presiden Sukarno dengan pesawat dari India juga diketahui. Demikian pula jadwal latihan perang TNI. Latihan tempur TNI AU dijadikan sebagai waktu pelaksanaan Operasi Kraii dengan maksud agar gerakan militer untuk operasi invasi tertutupi oleh latihan perang.

Radio Republik di Yogya berhenti mengudara terkena bom, dan tak lama siara radio pro-Belanda menempati frekwensi RRI.

operation kraai

Panglima TNI Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit TBC berat, berangkat bergerilya. Sebagai target utama KNIL, rombongan Sudirman menempuh seribu kilometer dalam 8 bulan. Mayjen AH Nasution sebagai Panglima Jawa bersama pasukan Siliwangi berjalan kaki untuk memimpin langsung perang gerilya di Jawa Barat. Bukan hanya melawan KNIL, tetapi juga harus berperang menumpas milisi-milisi pemberontak seperti DI/TII.

Kepala Staf TNI Urip Sumoharjo sudah meninggal dunia, administrasi TNI dikelola oleh Kolonel TB Simatupang dari sebuah rumah gerilya di Kulon Progo, Yogya, dengan dukungan dari Sultan Yogya yang menolak keluar dari Kraton Yogya untuk bernegosiasi dengan Belanda.

 

Pada saat bersamaan pasukan Belanda bergerak merebut beberapa wilayah pedalaman Sumatra, cukup untuk mendeklarasikan penguasaan atas Sumatera. Serangan ke Bukit Tinggi memakan waktu sangat lama karena pasukan Republik menumbangkan pohon-pohon sepanjang jalan. 20 Desember, Syafruddin Prawiranegara mengumumkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, sementara bomber KNIL menyasar sasaran-sasaran yang diduga stasiun radio gerilya.

Screenshot-2018-3-1 The Sydney Morning Herald (NSW 1842 - 1954) - 21 Dec 1948 - p2.jpg

Utusan PBB untuk Indonesia di Kaliurang di-isolir dan tidak bisa berkomunikasi.

Antara petinggi Republik, Syafruddin di PDRI di Sumatera, dengan Menlu AA Maramis di India, dengan petinggi Republik di Jakarta, dengan Sultan Yogyakarta, sangat sulit berkomunikasi akibat blokade dan penyadapan Belanda.

Antara petinggi TNI, Panglima Besar Sudirman yang bergerilya di Jawa Timur/Tengah, dengan Kastaf TNI TB Simatupang di Yogya, dengan komandan divisi, dengan Panglima Jawa AH Nasution yang memimpin pasukan tempur utama TNI di Jawa Barat, dengan para panglima Sumatra, apalagi pulau-pulau lain, sangat sulit berkomunikasi dan berkoordinasi, apalagi dengan luar negeri. Hanya ada hubungan kurir dan perwira penghubung antara markas Yogya dan markas gerilya.

Screenshot-2018-3-1 The Sydney Morning Herald (NSW 1842 - 1954) - 22 Dec 1948 - p1.png

Screenshot-2018-3-1 The Sydney Morning Herald (NSW 1842 - 1954) - 21 Dec 1948 - p1(2).png

Perang Diplomasi di PBB

Pada 20 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Para petinggi PBB marah kepada Belanda, Amerika Serikat dan Australia segera mengundang Sidang Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi militer Belanda. Namun dijawab oleh Soviet, Ukraina, dan Kolombia bahwa karena undangan mendadak maka mereka tidak bisa hadir. Karena 3 dari 11 negara tidak bisa hadir maka sidang DK PBB terpaksa ditunda sampai 28 Desember 1948. KNIL memilik 8 hari untuk menuntaskan operasi-nya tanpa khawatir dengan resolusi DK PBB.

Screenshot-2018-3-1 DUTCH N E I CLAIMS DISPARAGED - The West Australian (Perth, WA 1879 - 1954) - 1 Jan 1949(1).png
The West Australian, 1 Januari 1949: Belanda merebut ladang minyak RI di Jambi dan lanud di Sibolga. Seorang pribumi pro Belanda Sukiman menyatakan pada New York Star: Saya dan 90% orang Indonesia mengatakan: Kolonel WR Hodgson gila (wakil Australia di PBB, yang berpihak pada RI). Kami mengatakan: jatuhlah dengan Sukarno, sang diktator boneka Jepang yang korup dan semua teman-teman komunis Australia-nya, dan jatuhlah dengan dealer bisnis besar Australia yang korup, rekan-rekannya Kolonel Hodgson”.

Resolusi DK PBB sendiri sebenarnya bukan hal yang mengerikan pada masa itu. Tahun 1948 PBB adalah ormas baru yang belum memiliki gigi dan tanpa prestasi selain debat antar politisi antar negara.

Saat itu Indonesia belum diakui sebagai anggota PBB, namun sebuah komisi untuk Indonesia telah dibentuk guna memfasilitasi penyelesaian masalah Netherland East Indies antara Belanda yang secara sah diakui sebagai penguasa NEI, dengan kaum Republikan Indonesia yang populer di NEI dan diakui secara faktual menguasai Sumatera, Jawa dan Madura.

Soviet yang semula mendukung RI di PBB berbalik antipati karena gerakan komunis pro-Moskow ditumpas oleh Republik di Madiun pada September 1948, 3 bulan sebelumnya. Ada kemungkinan Marid menjalin komunikasi dengan MGB untuk memberi kesempatan KNIL menuntaskan Operation Kraii, dengan imbalan mempublikasikan “pembantaian” di Madiun sebagai “kekejaman” TNI. Kemungkinan kerjasama ini tentu membuat Amerika semakin resah.

Wakil Indonesia yang didengar oleh dunia hanyalah utusan Indonesia di PBB, yang dipimpin oleh LN Palar, bukan sebagai negara berdaulat. LN Palar memimpin dari sebuah kantor sangat sederhana dengan 3 orang staf muda, diantara-nya Sumitro Djoyohadikusumo muda, yang kemudian akan menjadi begawan ekonomi Indonesia.

20 Desember 1948 LN Palar praktis berjuang seorang diri untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia masih ada dan memiliki hak sebagai negara berdaulat.

 

ln-palar3

Siapa LN Palar?

Kelahiran Tomohon tahun 1900, ia merupakan pejuang Belanda -Belanda di Eropa, bukan Hindia Belanda-. Ia terlibat dalam perlawanan bawah tanah melawan Nazi Jerman di masa PD II. Dan selepas perang tahun 1945, ia menjadi anggota parlemen Negeri Belanda dari Partai Sosial Demokratik. Sekali lagi Belanda, bukan Hindia Belanda. LN Palar sebagai anggota Tweede Kamer dari PvdA dikenal sebagai seorang sosialis-demokrat, ini berbeda dengan komunis.

Dari Negeri Belanda ia menyaksikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Sukarno dan Hatta. Juga perjuangan Sam Ratulangi serta peristiwa 14 Februari 1946 dimana Manado berhasil direbut oleh pendukung Republik. Rapat umum di lapangan Tikala Manado 22 Februari 1946 mengumumkan Minahasa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kemudian direbut kembali oleh pasukan KNIL Hindia Belanda.

Sebagai seorang Indishe (sebutan Indonesia saat itu), LN Palar diutus oleh parlemen untuk meninjau kondisi di Netherland East Indies. Ia bertemu dengan Sukarno, rekan satu almamater-nya, dan para pemimpin republik. Disini Palar mengetahui kekuatan revolusi Indonesia, dan berjuang meyakinkan parlemen Belanda untuk membuat solusi damai atas Indonesia setelah diserahkan oleh Inggris. Pasukan Sekutu, Inggris-India meninggalkan Indonesia pada November 1946, digantikan oleh pasukan Belanda dan KNIL sejak Maret. Palar memperjuangkan Linggarjati 5 November 1946 di Parlemen Belanda, sebagai platform penyerahan kedaulatan NEI dari Belanda kepada Republik. Sekalipun tidak mudah, pada 24 Maret 1947 Tweede Kamer menandatangani ratifikasi Linggarjati.

Bulan Juni 1947 Amerika Serikat mengumumkan rencana Marshal Plan, program bantuan besar-besaran kepada negara-negara Eropa. Program ini berarti Belanda tidak lagi harus menjajah NEI untuk bisa makmur. Pihak Belanda pro-penjajahan NEI tidak lagi memiliki argumentasi ekonomi. Bagi Palar harapan semakin besar bahwa transfer kedaulatan Belanda kepada Indonesia akan berlangsung damai.

Tak diduga, 20 Juli 1947 Belanda menyatakan keluar dari perjanjian Linggarjati. LN Palar sangat kecewa sebagai anggota DPR Belanda (Tweede Kamer) penandatangan Linggarjati, saat 21 Juli 1947 Belanda melakukan invasi: Operation Product, menyerang dan merebut posisi Republik untuk membentuk garis batas Van Mook.

Keesokan hari-nya, sebagai protes, LN Palar segera mengundurkan diri sebagai anggota parlemen Belanda, mengundurkan diri dari Partai PvdA, dan pasca genjatan senjata 5 Agustus 1947, ia langsung pulang ke Indonesia.

Menghadap Presiden Sukarno di Yogyakarta, LN Palar disambut gembira.

Oleh Sukarno, mengingat kepakarannya didunia internasional, LN Palar diangkat menjadi utusan Indonesia di PBB. Pengangkatan LN Palar menjadi utusan Republik Indonesia menggemparkan dunia. PBB sendiri pada saat itu adalah organisasi baru yang belum memiliki taring. Tidak terlalu besar harapan RI saat mengirimkan LN Palar, mengingat Belanda saat itu merupakan anggota DK PBB. Namun dampaknya cukup besar. Jika sebelumnya hanya informasi dari Belanda yang sampai ke media Barat, sejak kehadiran Palar seluruh media Barat memberitakan sudut pandang Indonesia berdasarkan rilis dan konferensi pers LN Palar di Lake Success, New York.

Belanda gempar dengan beralihnya seorang anggota Tweede Kamer, veteran perlawanan Nazi, bergabung dengan RI yang dianggap sebagai ekstrimis, teroris, dan komunis. Negara para kacung, inlander, buatan Jepang, diwakili mantan anggota parlemen Belanda.

Negara-negara sekutu pun bingung melihat veteran perlawanan Nazi (resistant) PD-II dari Eropa menjadi wakil dari Republik Indonesia, sebuah negara yang belum diakui. Tentu saja Palar disambut baik oleh Australia dan India yang baru merdeka yang sejak awal mendukung Indonesia. Demikian pula Soviet dan Ukraina yang pertama mengangkat Indonesia ke PBB tahun 1946.

LN Palar bergabung dengan Indonesia dalam keadaan tanpa harapan, demi cita-cita kemerdekaan yang sama.

Screenshot-2018-3-1 16 Jan 1948 - FLAGRANT - Trove.png
“Tidak Bermoral” ungkap Palar mengenai kebijakan Belanda yang membentuk negara boneka di Indonesia, Januari 1948

Strategi Sukses Belanda Dari 1946 – 1949

Dalam 2 tahun sejak Pasukan Sekutu Inggris meninggalkan NEI, tahun 1946, 65,000 tentara KNIL berhasil menduduki seluruh Indonesia. Hanya tersisa beberapa wilayah Hindia Belanda yang belum dikuasai kembali, seperti Aceh, dan beberapa wilayah lain di Sumatera, Jawa dan Madura.

ln-palar2

Didepan PBB, Belanda mengatakan bahwa Perjanjian Renville sudah tidak berlaku, dan Republik Indonesia sudah tidak ada. Bahkan kecaman dari DK PBB tidak dianggap oleh Belanda. Belanda mengklaim hak-nya untuk memperoleh kembali jajahannya sebagai anggota Sekutu, seperti sebelum Perang Dunia.

Inggris sudah kembali memperoleh jajahannya, sekalipun memberikan kemerdekaan pada India tahun 1947 namun Inggris masih mempertahankan semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara sebagai jajahan. Prancis kembali menjajah Vietnam, dengan perang yang lebih besar dibandingkan yang dihadapi Belanda di Indonesia. Amerika Serikat kembali memperoleh koloni-nya Filipina, sekalipun memberikan kemerdekaan pada 1947 namun Amerika masih menjajah sejumlah kepulauan di Pasifik sampai hari ini.

Argumentasi Belanda sangat kuat bahwa Belanda mempertahankan Netherland East Indies sebagai anggota Sekutu yang berhak atas pengembalian seluruh wilayah seperti sebelum PDII, sebelum invasi Jepang ke NEI. Amerika Serikat, Inggris, apalagi Prancis sebenarnya tidak memiliki kepentingan dengan kemerdekaan Indonesia.

Tidak semua orang Belanda menginginkan penjajahan NEI kembali, namun pada tahun 1945 sampai awal 1948 memang tidak ada pilihan lain bagi Belanda selain kembali menjajah NEI. Belanda hancur lebur akibat pendudukan Nazi Jerman, pengeboman dan  invasi Sekutu. Satu-satunya sumber uang Belanda sejak dulu adalah NEI. Tanpa NEI Belanda bisa menjadi negara miskin yang kelaparan.

Pasca PDII, langkah pertama Belanda mempengaruhi Inggris dan Australia yang memperoleh mandat di NEI untuk memfasilitasi kembali-nya pasukan Belanda. Adalah Amerika dan Inggris yang melatih ribuan pasukan Belanda untuk kembali menduduki Indonesia.

Bahkan tanpa seizin Inggris, Belanda mengirimkan pasukan pendahuluan ke NEI, yang menyebabkan mulai-nya konflik. Kapten Huijer, mengaku sebagai utusan Mountbatten minta penyerahan komandan Jepang di Surabaya, berbuntut serangkaian konflik yang berpuncak pada Perang Surabaya 10-26 November 1945. Di Batavia pasukan KNIL beroperasi liar menembaki penduduk menyebabkan kerusuhan sehingga Inggris akhirnya menarik pasukan KNIL keluar Batavia. Sejumlah provokasi mengakibatkan rezim teror di banyak wilayah tanpa hukum, yang dikenal sebagai “bersiap”.

Langkah kedua, adalah pendaratan pasukan Belanda menggantikan pasukan Inggris-India mulai Maret 1946 menggantikan Inggris yang keluar dari NEI pada November 1946. Sebelumnya posisi ANZAC Australia di NEI sudah dialihkan kepada Belanda. Awal 1947 kota-kota pelabukan utama NEI sudah dikuasai oleh Belanda. Perundingan Linggarjati bagi Belanda adalah bagian dari upaya awal menguasai NEI. RI dipaksa mundur ke perbatasan yang digariskan oleh Van Mook.

Langkah ketiga, dilakukan melalui Operation Produk 20 Juli 1947, dimana Belanda membentuk garis imajiner Van Mook yang menjadi batas-batas Republik di Jawa dan Sumatera. Selebihnya dikuasai oleh Belanda dan dibentuk negara-negara lokal. Upaya Amerika Serikat menengahi dengan memfasilitasi perundingan dengan Kapal Renville dipandang Belanda sebagai bagian dari upaya pelemahan TNI. TNI dipaksa mundur dari wilayah yang dikuasai Belanda, sementara dilakukan blokade total atas wilayah RI. Pada saat yang sama Belanda mulai memperoleh bantuan besar dari Amerika untuk NEI, yang juga dikerahkan untuk aksi militer selanjutnya.

Screenshot-2018-3-1 CHARGE AGAINST DUTCH - Daily Examiner (Grafton, NSW 1915 - 1954) - 12 Jun 1948.png
Daily Examiner 14 Juli 1948, Palar menuduh Belanda mencekik dan hendak memusnahkan RI.

Langkah keempat, dilakukan melalui Operation Kraai 19 Desember 1948, dimana Belanda merebut ibukota RI di Yogyakarta, dan mengklaim telah menguasai kembali seluruh NEI. sebagai puncak, dilaksanakan Konferensi Meja Bundar membentuk United States of Indonesia (USI) yang menjadi bagian dari Comonwealth Belanda, seperti hal-nya Inggris. RI bisa menjadi negara bagian USI atau sama sekali tidak ikut serta.

Strategi Van Mook untuk mewujudkan United States of Indonesia (USI) sebagai neo-NEI sangatlah jitu. Untuk meyakinkan bahwa pribumi NEI mendukung Belanda, telah dibentuk negara-negara boneka Belanda. Antara lain Belanda membentuk Negara Indonesia Timur 24 Maret 1948, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, selain daerah-daerah otonom.

 

Di akhir 1948 dan awal tahun 1949, rencana Belanda terlaksana nyaris sempurna. Masa depan Republik Indonesia tidak menentu.

Kekuatan sosialis pro-Indonesia yang mengguncang Australia dan Belanda sudah berkurang karena memasuki perang dingin dengan komunisme. Pengaruh dukungan internasional komunis comintern pudar karena TNI sudah menumpas gerakan komunis di Madiun pada September 1948. Negara komunis Soviet sekalipun antipati terhadap Belanda tidak lagi membela Indonesia. Negara Cina Komunis belum ada, Cina tengah dalam perang saudara. PRC baru berdiri tahun 1950.

Para petinggi TNI sangat marah kepada politisi sipil Republik yang dengan perundingan-perundingannya jelas-jelas hanya melemahkan kekuatan TNI, sehingga perang gerilya harus kembali dimulai dari nol. Kondisi amunisi sangat terbatas akibat blokade Belanda. Kemarahan bertambah melihat politisi sipil menyerah begitu mudah pada Belanda.

Jenderal Sudirman dilaporkan sempat berkata bahwa ia sakit, dan Kastaf Jenderal Urip Sumoharjo sakit sampai meninggal karena ulah para politisi itu.

Video Operasi Kraai – Agresi Belanda 19 Desember 1948

Diplomat Dari Republik Yang Tidak Ada

Di akhir 1948 dan awal tahun 1949, pasca invasi Belanda kedua, perjuangan Republik Indonesia tinggal bergantung pada Wakil Indonesia di PBB, Mr LN Palar.

Republik Indonesia tidak diakui sebagai negara oleh PBB.

Republik Indonesia tidak memiliki ibukota, Yogyakarta sudah diduduki.

Republik Indonesia tidak lagi memiliki wilayah kedaulatan yang diakui.

Republik Indonesia, Presiden dan Kabinet-nya ditangkap dan dalam pembuangan.

Palar didukung oleh Mr AA Maramis, Menkeu kabinet Hatta yang kebetulan sedang berada di India saat aksi militer Belanda, beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri PDRI Syarifudin Prawiranegara karena Menlu Haji Agus Salim ikut ditangkap Belanda.

Perjuangan diplomasi ini hanya dapat mengandalkan pengaruh tokoh-tokoh, gereja-gereja dan LSM Kristen di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat.

Umumnya gereja-gereja Protestan di Nusantara sudah dikelola oleh pribumi sejak zaman penjajahan Jepang. Untuk HKBP bahkan para misionaris Jerman sudah mulai diusir Belanda sejak PD-I, namun justru berkembang menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara. LSM Kristen yang dimaksud tentu saja kebanyakan adalah LSM misionari, yang paling berpengaruh ke gereja-gereja mainline dan injili di Amerika Serikat. Pengaruh ini disalurkan melalui Partai Republik yang sempat mendominasi pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu. Tekanan dari berbagai tokoh Partai Republik inilah yang mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk lebih keras berpihak pada Indonesia. Berbeda jauh dengan sikap Amerika Serikat pada Inggris di Malaysia, Kalimantan Utara, apalagi kepada Prancis di Vietnam. Bandingkan bahwa Amerika Serikat tidak berbuat banyak pada aksi militer Prancis di Indochina pada periode yang sama membantai jauh lebih banyak rakyat Vietnam.

Di New York 21 Desember 1948, LN Palar sibuk mengeluarkan pernyataan resmi mewakili Indonesia. Atas info dari Jakarta, bahwa Belanda memberikan ultimatum dalam waktu singkat kepada pimpinan Republik di Jakarta, yang belum sempat sampai ke pimpinan Republik di Yogyakarta. LN Palar menyatakan bahwa agresi Belanda adalah Pearl Harbour kedua, serangan pengecut. Serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbour merupakan peristiwa yang sangat berpengaruh pada publik Amerika.

Screenshot-2018-3-1 The Sydney Morning Herald (NSW 1842 - 1954) - 23 Dec 1948 - p1(2)

Belanda dikatakan sengaja menunda negosiasi karena membutuhkan waktu untuk melakukan kebijakan mencekik RI. Bahwa Agresi Pertama dan Kedua direncanakan secara matang memanfaatkan negosiasi.

LN Palar menutut genjatan senjata dan mundurnya Belanda ke posisi sebelum agresi, dengan menegaskan bahwa genjatan senjata tanpa mundurnya Belanda tidak mungkin dilakukan. Apabila Belanda tidak mundur akan terjadi perang gerilya berkepanjangan yang akan merusak stabilitas seluruh kawasan dan akan disesali oleh seluruh dunia.

Untuk semakin menyudutkan Belanda, Palar mengangkat kasus pembantaian 5000 rakyat Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Kapten (KNIL) Westerling. LN Palar menuntut agar PBB melakukan penyelidikan atas kejahatan perang tersebut.

Screenshot-2018-3-1 Mass Murder Alleged DEMANDS INQUIRY ON DUTCH METHODS - Advocate (Burnie, Tas 1890 - 1954) - 12 Mar 1949.png

 

“Pertemuan dewan ini adalah titik balik dari masa depan bangsaku. Juga merupakan titik balik bagi Belanda. Holland sekarang berjudi dengan masa depannya di Indonesia, dan berjudi dengan kebaikan ekonomi dan politik serta prestise internasional-nya. Pertemuan ini juga krusial untuk memelihara stabilitas dan kedamaian di Asia Tenggara, karena tidak ada keraguan bahwa akan ada dampak besar berkelanjutan (reverbrations) dari bara kehancuran yang telah dimulai Belanda dengan ceroboh.”
LN Palar, head of representative of the non-sovereign Republic of Indonesia, on UNSC meeting 22 December 1948.

Pernyataan Belanda bahwa agresi tidak menghadapi perlawanan apapun dari TNI segera dibantah oleh LN Palar, sekalipun sebenarnya tidak banyak informasi rinci dari Nusantara akibat blokade dan sensor pers Belanda.

Screenshot-2018-3-1 The Sydney Morning Herald (NSW 1842 - 1954) - 22 Dec 1948 - p1(4).png

Salah satu klaim LN Palar adalah bahwa TNI berhasil merebut kembali Yogyakarta namun secara sengaja mundur dari kota tersebut. Klaim ini dibuat di New York pada Desember 1948, jauh sebelum serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dapat diduga informasi dari New York ini dipublikasikan oleh radio dan koran hingga ke Australia dan Indonesia, dan diterima oleh markas besar TNI, sehingga pada rapat Mabes TNI Januari 1949 diputuskan untuk melakukan serangan merebut Yogya.

Informasi perlawanan militer TNI di New York mendorong TNI untuk melakukan serangan pada awal 1949 untuk mendukung diplomasi LN Palar yang menjadi harapan utama Republik.

Mengapa TNI Tidak Bertempur Habis-habisan Pada Operasi Kraai ?

Strategi gerilya TNI disusun oleh Panglima Sudirman, TB Simatupang, AH Nasution, serta para komandan divisi lain. TNI memutuskan untuk menghindari pertempuran dengan Inggris karena Inggris tidak dipandang sebagai lawan, hanya sekutu yang lewat untuk menjemput tawanan perang Jepang dan Sekutu.

Lawan yang dihadapi TNI adalah Belanda. Pada prinsipnya TNI menghindari pertempuran saat inisiatif berada di pihak KNIL. Gerilya hanya melakukan perang kecil-kecilan, mengganggu jalur suplai musuh, merusak basis produksi, menunggu musuh lemah dan membangun kekuatan untuk melancarkan perang akhir besar-besaran. Belanda akan mengalami kerugian besar menguasai wilayah yang tidak dapat berproduksi akibat bumi hangus. Sampai satu titik dimana TNI lebih kuat daripada KNIL, barulah dilakukan perang terbuka.

AH Nasution sebagai Panglima Jawa mendapat tugas mempersiapkan perang merebut Jakarta pada tahap akhir perang gerilya, karena itu pasukan Siliwangi tidak boleh dikerahkan secara besar-besaran, harus mengumpulkan pasukan dan senjata. Siliwangi merupakan salah satu pasukan terkuat di Republik. Pasukan TNI di Jawa Timur, misalnya, sekalipun awalnya bersenjata paling lengkap, kehilangan sebagian besar senjata dan amunisi pada Perang Surabaya. Demikian pula di Jawa Tengah akibat rangkaian perang di Ambarawa, Semarang dan lainnya. Hal serupa dengan Pasukan TNI di Jakarta dan sekitarnya yang sejak awal sudah terdesak oleh Inggris.

Sekalipun demikian masih perlu waktu lama sampai Siliwangi mampu melakukan perang besar merebut Bandung atau Jakarta.

Pasca Linggarjati 1947 Belanda berhasil menerapkan blokade total atas posisi RI. Senjata dan amunisi TNI sangat menipis. Invasi kedua praktis menguasai seluruh basis RI, sehingga pabrik-pabrik dan laboratorium senjata tidak dapat berproduksi dengan bebas lagi. Penyelundupan senjata pun semakin sulit. Dengan demikian TNI butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan.

Karena itu sejak sebelum agresi Panglima Sudirman sudah memerintahkan TNI untuk mundur apabila Belanda menyerang. Mundur ke hutan dan bergerilya sesuai dengan rencana perang TNI: perang gerliya rakyat semesta.

Screenshot-2018-3-2 Cairns Post (Qld 1909 - 1954) - 24 Dec 1948 - p1(3)

Screenshot-2018-3-1 The Sydney Morning Herald (NSW 1842 - 1954) - 23 Dec 1948 - p3.png

Pembekuan Bantuan Marshall Plan untuk NEI

Pada agresi Belanda, sejumlah pilot asing berpihak pada Republik. Sebagian menjadi pilot transport, sebagian ikut melatih penerbang AURI, membantu organisasi, atau instruktur teknis lain. Salah satu pilot ex-RAF (AU Inggris), Adrian Doneti lolos dari Yogyakarta ke Singapura, kemudian membuat pernyataan pers disana.

Informasi yang diberikan: “Serangan Belanda mendadak saat latihan militer AURI, menggunakan kendaraan dan persenjataan baru buatan Amerika Serikat, Jip dan Tommy gun, menembak sembarangan. Pesawat Spitfire, Kittyhawk, Mustang, Mitchell ikut menggempur Yogya. Pihak TNI mundur teratur sesuai dengan perintah untuk melakukan perang gerilya.”

Informasi ini menjadi bahan LN Palar untuk memperkuat argumen bahwa sedikitnya perlawanan TNI adalah suatu strategi gerilya untuk melakukan perang dalam jangka panjang.

Informasi tersebut juga membakar emosi rakyat Amerika Serikat: bahwa pelatihan militer, persenjataan, dan peralatan militer AS telah digunakan untuk menyerang Indonesia. Lebih parah lagi, bantuan ekonomi AS telah disalah gunakan untuk agresi militer.

Pada kenyataannya memang dari USD 60 juta bantuan Marshal Plan untuk NEI telah di cairkan oleh Belanda sebesar USD 20 juta, termasuk membiayai perang, demikian pula pelatihan militer dan persenjataan memang diberikan oleh Amerika Serikat, yang maksudnya untuk menghadapi ancaman Soviet.

Amerika Serikat marah dan tanggal 22 Desember 1949 segera mengumumkan menghentikan Marshal Plan untuk NEI. Sisa dana yang belum dicairkan sebesar USD 40 juta tidak bisa lagi digunakan Belanda. Ini adalah dana Marshal Plan untuk NEI, berbeda dengan dana untuk Belanda.

Keberhasilan diplomasi ini membuka jalan bagi LN Palar untuk memperjuangkan pembekuan Marshal Plan Belanda untuk memaksa Belanda menyerahkan kedaulatan.

Delegasi Australia Kolonel Hodgson begitu marah sampai meminta PBB untuk segera mengeluarkan (expell) Belanda dari keanggotaan PBB jika tidak menghentikan agresi. Sambil membanting meja, Hodgson menyebutkan bahwa Belanda hanya memberikan 17,5 jam kepada RI untuk menanggapi ultimatum-nya, hal ini dapat disamakan dengan yang dilakukan Hitler pada Belanda tahun 1940.

 

Screenshot-2018-3-2 Warwick Daily News (Qld 1919 -1954) - 19 Jan 1949 - p3

Resolusi PBB

Banyak diplomat Amerika dan Australia mendukung perjuangan LN Palar di PBB.

28 Desember 1949 DK PBB memerintahkan genjatan senjata dan pengembalian pemerintah RI ke ibu kota Yogyakarta.

Belanda menjawab dengan mengizinkan Kabinet Hatta beroperasi di wilayah Belanda, tetapi tidak mengembalikan ibukota Yogyakarta. Hal ini ditolak oleh wakil Indonesia di PBB LN Palar dan Menlu PDRI AA Maramis: Pemerintah RI harus beroperasi dari ibukota Yogyakarta yang merdeka, barulah bisa dilakukan perundingan. Moh Roem anggota kabinet Hatta yang di fasilitasi Belanda ke New York sepakat dengan kebijakan LN Palar.

29 Januari 1949 DK PBB mengeluarkan resolusi 67 bahwa Belanda harus mengembalikan Yogyakarta dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Resolusi ini ditolah mentah-mentah oleh Belanda.

 

Screenshot-2018-3-1 Charges Against Dutch in Sumatra - Daily Mercury (Mackay, Qld 1906 - 1954) - 12 Feb 1949.png
Daily Mercury, 11 Februari 1949: Protes Palar atas penolakan Belanda membebaskan pimpinan RI, dan pengeboman di Sumatera melanggar perintah genjatan senjata PBB.

Sebaliknya, Februari 1949 Belanda mengumumkan akan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di pusat pemerintahan Belanda, Hague, dimana negara-negara bagian diundang, termasuk RI, dimana kedaulatan NEI akan diserahkan oleh Belanda. Kalau RI tidak datang KMB tetap akan dilakukan.

DK PBB memerintahkan UNCI untuk melaporkan pada 15 Februari mengenai upaya sepihak Belanda membentuk Pemerintahan Federal di Indies pada 15 Maret melalui KMB di Hague.

 

Konsepsi KMB

Sejak awal Sukarno sudah menawarkan hubungan Indonesia Belanda yang setara, dengan status most-prefered nation pada Belanda, sehingga bisnis-bisnis Belanda di Indonesia tetap berkesinambungan, dan warga Belanda setara dengan Indonesia. Hal ini menjadi sangat sulit dengan berbagai pendekatan Belanda sejak awal kembalinya ke NEI tahun 1945.

Yang menjadi masalah adalah adanya faksi Belanda yang ingin menjadikan USI sebagai neo-NEI: jajahan Belanda yang baru seperti halnya Netherland East Indies. Mereka berpandangan pribumi Indonesia lebih rendah dan tidak mampu menyelenggarakan negara.

Perlu disadari bahwa besar pula faksi di Belanda yang menginginkan untuk memberikan kedaulatan pada rakyat Indonesia, tanpa keinginan mendirikan NEI baru. LN Palar yang sebelumnya merupakan anggota PvdA merupakan contoh dari pihak ini. Faksi ini semakin kuat setelah

Kedua pihak memandang Linggarjati dan Renville secara berbeda. Demikian pula dengan KMB.

KMB awalnya merupakan upaya mewujudkan USI tanpa RI, atau dengan RI yang pengaruhnya sangat terbatas, sehingga Belanda dapat mengendalikan USI.

Perundingan KMB di Hague menguntungkan RI. Karena pejabat Belanda di Indonesia mayoritas adalah faksi yang menginginkan kembalinya NEI, sedangkan di Negeri Belanda sendiri mayoritas menginginkan menyerahkan kedaulatan. Kebutuhan ekonomi dari NEI sudah hilang tahun 1947 sejak Amerika Serikat mengumumkan bantuan ekonomi besar-besaran Marshal Plan. Di tahun 1949 mayoritas rakyat Belanda ingin agar pasukan Belanda segera pulang untuk mempertahankan negara dari ancaman Soviet yang dinilai akan segera menyerbu. Ratu Belanda termasuk yang menginginkan kedaulatan NEI segera diserahkan kepada Indonesia.

Screenshot-2018-3-2 Dutch Minister Resigns - Chronicle (Adelaide, SA 1895 - 1954) - 17 Feb 1949.png

Menteri Sassen secara tegas menolak resolusi PBB, pandangan yang dianut Belanda hingga Februari itu. Resolusi PBB dinilainya sebagai melanggar kedaulatan Belanda yang berdaulat penuh atas NEI. Perjuangan Belanda dari 1946 sampai sukses menguasai kembali seluruh NEI pada 1949 akan sia-sia belaka kalau kedaulatan dikembalikan kepada USI dimana RI ikut serta. Sementara pandangan menteri Belanda lain berbeda, melawan PBB akan mengisolasi dan merugikan Belanda. PBB tidak akan mendukung KMB atau pembentukan USI tanpa RI, sudah nyata bahwa RI merupakan kekuatan politik paling kuat di Indonesia. Perang yang tak perlu akan berlarut-larut.

Dalam sistem parlementer Belanda perbedaan tersebut artinya kabinet harus bubar dan harus diadakan pemilu membentuk kabinet baru. Dr Sassen memahami bahwa pandangannya berbeda dengan pandangan populer rakyat Belanda, karena itu ia mengundurkan diri.

Mundurnya Menteri urusan Kolonial Belanda Dr Sassen pada Jumat, 11 Februari 1949 membuka kesempatan bagi kelompok pro-penyerahan kedaulatan untuk menembus dead-lock perundingan dengan RI.

Meninggalnya Jenderal (KNIL) Simon Spoor, Panglima KNIL, pada Mei 1949 merupakan faktor “kebetulan” tapi penting atas terwujudnya KMB yang sangat menguntungkan RI. Pengganti Spoor, Jendral (KNIL/APRIS) Van Vreed sangat mendukung penyerahan kedaulatan hasil KMB, sekalipun berarti pembubaran dari KNIL yang dipimpinnya. Dukungan ini terbukti dari peran kunci Mayor Jenderal (KNIL/APRIS) Engels yang menggagalkan kudeta Kapten Westerling (APRA).

Perang Diplomasi Palar

LN Palar menerima KMB, dengan persyaratan bahwa Yogyakarta harus lebih dulu dikembalikan pada RI, dan kabinet Hatta bisa bersidang.

Untuk menunjukkan penolakan atas KMB tersebut pada akhir Februari Mabes TNI memutuskan serangan besar ke Yogya yang telah dipersiapkan agar dilaksanakan pada 1 Maret.

Tekanan atas Belanda antara lain diberikan oleh LN Palar dengan mengangkat pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan sebagai kejahatan militer berat.

Screenshot-2018-3-1 CLAIMS DUTCH ON DEFENSIVE - Sunday Times (Perth, WA 1902 - 1954) - 20 Feb 1949
Sunday Times, 20 Februari 1949: Palar memberitakan Belanda sepenuhnya dalam posisi bertahan karena infiltrasi TNI ke dalam garis pertahanan.

Pada 20 Februari 1949 Palar mengumumkan bahwa pemberitaan Belanda telah menguasai Indonesia adalah tidak benar, akibat dari sensor pers yang dilakukan Belanda. Posisi Belanda terdesak dan bertahan di kota-kota, sementara pasukan Republik telah membentuk kantong-kantong gerilya di belakang garis pertahanan Belanda. Palar juga mengisahkan tentang pemberontakan pasukan KNIL di Sumatera, dimana 213 tentara Belanda di eksekusi karena dinilai membelot, memihak pada Republik Indonesia.

Screenshot-2018-3-1 DUTCH VERSION OF INDIES WARFARE - The West Australian (Perth, WA 1879 - 1954) - 21 Feb 1949
The West Australian, 21 Februari 1949: Pernyataan Palar dibantah oleh Belanda, namun berita perang gerilya dari Batavia tetap menggema.

Palar mengklaim bahwa TNI memiliki 18 batalion pasukan terlatih dengan kekuatan 14.000 orang (sekitar 3 divisi tempur) yang berada dibawah komando tempur yang solid.

Terakhir LN Palar memberikan ancaman keras dengan menyatakan bahwa lebih baik bergabung dengan komunis Soviet daripada dijajah oleh Belanda. LN Palar menolak genjatan senjata dengan alasan hanya pemerintah RI yang merdeka di ibukota Yogyakarta yang dapat memerintahkan genjatan senjata.

 

 

Palar mengklaim bahwa TNI memiliki 18 batalion pasukan terlatih dengan kekuatan 14.000 orang (sekitar 3 divisi tempur) yang berada dibawah komando tempur yang solid.

 

NATO vs Soviet

Sekutu pecah sejak akhir PDII. Tahun 1947 – 1948 ketegangan memuncak antara kubu US-Eropa Barat dengan Blok Komunis Soviet. Tahun 1949 disepakati pembentukan aliansi militer anti-Soviet: NATO. NATO membentuk sabuk di Eropa Barat dimana Amerika Serikat bisa ikut berperang sewaktu-waktu Soviet menyerang ke Eropa Barat.

NATO didefinisikan oleh Inggris: “Keep Soviet out, America in, German down”

NATO ditandatangani 4 April 1949 di Washington.

Di Asia, China Komunis mulai unggul di medan perang atas China Nasionalis. Kekhawatiran berkembangnya pengaruh komunis Soviet mendorong intervensi Amerika. Prancis di Vietnam/Indochina diharapkan membendung pengaruh komunis. Tetapi di Indonesia justru sebaliknya.

Apabila terjadi perang melawan Soviet, dalam kondisi Belanda menjajah Indonesia, sangat mungkin Soviet akan memberikan suplai senjata ke Indonesia melalui China dan Indochina yang juga panas. Bukan hanya perang Eropa yang harus dikhawatirkan Amerika, tetapi juga perang Asia. Potensi terwujudnya sabuk komunis China – Indochina – Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi AS. Australia akan terisolasi, jalur perdagangan laut akan terputus di Selat Malaka dan Selat Sunda.

Ancaman diplomat Indonesia bukan main-main. TNI di 1949 diketahui sebagai anti-komunis, pasca meredam pemberontakan komunis pro Soviet di Madiun. Namun bila perang dengan Belanda berlanjut, tanpa pasokan dari Australia, Amerika dan Inggris, maka dapat diduga TNI akan beralih pada Soviet untuk pasokan senjata. Ini akan mengembalikan pengaruh Soviet di Indonesia. Sementara bila Belanda menyerahkan kedaulatan dapat diharapkan TNI yang anti-komunis akan membendung pengaruh Soviet.

Belum lagi sejumlah besar pasukan Belanda akan tertahan di Indonesia, termasuk pasukan elit yang dilatih dan dipersenjati oleh Amerika, padahal setiap infantri Eropa sangat dibutuhkan untuk membendung Soviet yang unggul jauh dalam jumlah pasukan.

Di mata Amerika, menjelang perang dengan Soviet, seluruh pasukan Belanda harus sudah kembali ke Eropa pada 1949 agar siap menghadapi agresi Soviet mulai 1950.

Pemikiran dan kekhawatiran ini mendorong Presiden Truman memutuskan untuk memaksa Belanda mengakhiri akrobat di NEI dan segera menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Segera dimaknai lugas: “dalam tahun ini”. Dengan ancaman pembatalan bantuan Marshall Plan untuk Belanda yang jumlahnya mencapai ribuan juta USD. Belanda merupakan salah satu penerima bantuan Marshall Plan terbesar.

 

 

Palar mengancam bahwa bila KMB dilakukan tanpa RI, maka pemecahan masalah tidak lagi melalui diplomasi di PBB, melainkan melalui perang gerilya.

Tawaran Belanda untuk ikut serta dalam KMB di Hague terus ditolak oleh Palar, karena menuntut agar ibukota Yogyakarta dikembalikan, dan Presiden serta kabinet harus dibebaskan ke ibukota sebelum RI dapat ikut dalam KMB.

 

 

 

 

Sydney Morning Herald, 16 Maret 1949: Belanda akhirnya menyepakati perundingan awal dengan RI di Jakarta agar RI terlibat dalam KMB di Den Haag.

15 Maret 1949 akhirnya Belanda menerima tuntutan Palar agar diadakan pertemuan di Jakarta yang menyepakati keterlibatan RI pada KMB. Pertemuan tersebut kemudian dilakukan di hotel Des Indies, disebut sebagai Perundingan Roem-Roijen. Disini masih belum dapat dipastikan apakah perundingan tersebut sekedar bagian dari rencana Belanda untuk membentuk neo-NEI.

Keraguan atas ketulusan Belanda di sampaikan oleh wakil Inggris di PBB, Sir Terence Shone. Belanda masih menolak pengembalian Yogyakarta sebagai ibu kota RI dengan dasar bahwa hal tersebut akan menunjukkan kemenangan RI dan akan mengakibatkan chaos. Disini terlihat masih kuatnya faksi Belanda yang menginginkan USI sebagai neo-NEI.

 

Screenshot-2018-3-2 U K Doubts Dutch 16 March 1949 .png

LN Palar terus melobby Amerika Serikat agar memastikan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia, tidak melakukan siasat-siasat seperti sebelumnya. Palar mengingatkan bahwa Amerika Serikat merupakan fasilitator Perjanjian Renville yang dilecehkan dengan Operation Kraai.

Perjanjian Renville ke KMB

Perjanjian Renville Desember 1947 – Januari 1948 dilakukan diatas kapal perang Amerika USS Renville yang sengaja berlabuh di Batavia untuk menjadi lokasi netral perundingan antara RI dan Belanda. Pada perjanjian ini RI sebenarnya keberatan dipaksa mundur ke belakang garis Van Mook, namun pejabat Amerika memaksa agar RI menerima perjanjian tersebut dengan janji bahwa AS kepada wakil RI, Amir Syarifudin Harahap dan Johannes Leimena, memastikan Belanda mematuhi kesepakatan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dalam enam bulan.

Amir Syarifudin dan Leimena harus berjuang keras meyakinkan Presiden Sukarno dan KNIP dipimpin Mr Assat untuk meratifikasi Perjanjian Renville. Ditengah ancaman agresi militer Belanda dan laporan keterbatasan amunisi TNI, jaminan Amerika juga merupakan faktor utama kesediaan Sukarno dan Assat untuk meratifikasi Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville merupakan bentuk perincian dari Perjanjian Linggarjati dimana pada pokoknya Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada Indonesia dalam bentuk negara federal United States of Indonesia (USI), dimana RI merupakan salah satu negara bagian.

Bagi RI, dengan dukungan publik sangat besar, bentuk pengakuan kedaulatan apapun bukan masalah.

 

Peran Vital Amerika Serikat

Dean G Acheson adalah wakil menteri luar negeri Amerika Serikat pada saat itu, juga merupakan perintis dari Marshal Plan, suatu rencana Amerika untuk membangun kembali ekonomi Eropa. Dean G Acheson merupakan anggota gereja episkopal, dimana ayahnya merupakan bishop episkopal.

NPG x86120; Dean Acheson by Elliott & Fry
Dean G Acheson, penentu pengakuan kemerdekaan Indonesia

Dean G Acheson bertemu dengan menlu Belanda, Dirk U Stikker, yang datang ke Washington untuk acara penandatanganan NATO. Pada 31 Maret 1949, Dean G Acheson menyebutkan mendapat tekanan besar dari Kongres Amerika Serikat, dan mengancam akan mengeluarkan Belanda dari Marshal Plan, kecuali jika Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia.

Ancaman Pamungkas Dari Amerika

March 31,1949, Acheson meet Dutch foreign minister Dirk U Stikker (who was in Washington for the NATO signing ceremony), and read him the riot act.
Speaking bluntly, the secretary said that the “deep-rooted conviction on the part of our people” was that the “Dutch were wrong” and “quilty of aggression”. That conviction had produced a negative reaction within Congress that now “gravely jeopardizes the continuation of ECA assistance to the Netherlands”. Only an immediate reversal of Dutch policy -meaning real movement toward Indonesian independence- could remove the specter of a US aid cutoff, Acheson insisted. The Dutch government got the message and soon began the drawn-out negotiations that led, finally, to the transfer of power to an independent Indonesia on Dec 27, 1949.

Terjemahan:

31 Maret 1949, Acheson bertemu menteri luar negeri Belanda Dirk U Stikker (yang berada di Washington untuk acara penandatanganan NATO), dan membacakan kepadanya riot act. Berbicara blak-blakan, ia mengatakan bahwa “kesimpulan yang mengakar mendalam pada sebagian masyarakat kami” adalah bahwa “Belanda bersalah” dan “bersalah atas agresi”. Kesimpulan tersebut telah menghasilkan reaksi negatif dari Kongres (Amerika) dan sekarang “secara kritis membahayakan kelanjutan bantuan ECA (Marshal Plan) kepada Belanda”. Hanya perubahan drastis secara cepat dari kebijakan Belanda -bermakna aksi nyata kearah kemerdekaan Indonesia- dapat menghilangkan desakan pemutusan bantuan Amerika (pada Belanda), desak Acheson. Pemerintah Belanda menangkap pesan tersebut dan langsung bersedia melakukan negosiasi (Konferensi Meja Bundar) yang akhirnya berujung pada pengalihan kekuasaan kepada Indonesia merdeka (RIS) pada 27 Desember 1949.

Ancaman ini efektif menggagalkan rencana Belanda menguasai Indonesia secara langsung. Dalam 3 bulan Belanda mengembalikan Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Dilaksanakan perundingan Roem Royen, dan sebagai hasilnya, dipersiapkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk membentuk Republik Indonesia Serikat yang diakui oleh Belanda.

ln-palar1
LN Palar melobby Prof Philip C Jessup, diplomat Amerika

Pada kalimat Dean Acheson, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan “deep-rooted conviction on the part of our people” adalah masyarakat Kristen Amerika Serikat: Gereja dan ormas mainline dan injili. Sementara “negative reaction within Congress” mengacu pada desakan kuat dari anggota Kongres Amerika Serikat, khususnya dari Partai Republik, agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tekanan ini khusus untuk kemerdekaan Indonesia, tidak untuk Malaysia, Vietnam, Filipina, Guam, dsb. Hal ini menunjukkan keberhasilan diplomasi LN Palar bersama para tokoh lain dalam kondisi seluruh wilayah Republik Indonesia telah ditaklukkan oleh KNIL.

Atas tekanan Amerika Serikat, dalam bulan April 1949 kebijakan Belanda sudah berubah sepenuhnya mendukung penyerahan kedaulatan pada Indonesia tanpa ada rencana tersembunyi untuk menjajah NEI kembali. Belanda menyetujui kembalinya Yogyakarta kepada RI sebagai pra-syarat ikut sertanya RI dalam KMB, dan KMB merupakan implementasi dari Perjanjian Renville, dimana Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada Indonesia. Tidak ada lagi tipu muslihat dan agresi militer.

KMB yang semula direncanakan untuk meng-kebiri RI berbalik menjadi alat utama RI untuk menerima kedaulatan NEI dari Belanda, dan sebaliknya alat Belanda untuk secara terhormat memberikan kedaulatan NEI kepada RI, melalui RUSI.

NEI menjai RUSI, RUSI menjadi RI. Pola yang sama sukses diperjuangkan LN Palar tahun 1962 terkait Netherland New Guinea, bagian NEI yang tersisa dari KMB.

Pada dasarnya 31 Maret 1949 adalah titik puncak perjuangan Indonesia, dibawah kepemimpinan LN Palar mengakhiri niat Belanda untuk kembali menguasai NEI melalui USI, dan sebaliknya berniat untuk segera menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia dalam tahun 1949. Tidak ada lagi garis Van Mook, tidak ada rencana aksi polisionil. Seluruh tahanan akan dibebaskan, dan seluruh pasukan Belanda akan ditarik pulang.

Screenshot-2018-3-2 Plan for Javanese - The Courier-Mail (Brisbane, Qld 1933 - 1954) - 25 Mar 1949

Roem-Roijen: Saving Face

Untuk pelaksanaan KMB, atas usulan dari Kanada yang disepakati secara aklamasi oleh 8 negara DK PBB (Rusia, Ukraina dan Prancis abstain), dilaksanakan perundingan teknis di Hotel des Indes, Batavia, 14 April sampai 7 Mei dan 22 Juni 1949, yang disebut sebagai perundingan Roem – Roijen, dimana RI diwakili oleh Mohammad Roem, Ali Sastroamijoyo, Leimena, dan sejumlah anggota kabinet Hatta yang ditahan Belanda, sementara Belanda diwakili oleh Menlu Roijen. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono sempat ikut hadir dalam perundingan. Untuk jaminan keamanan, Sri Sultan diangkat sebagai Koordinator Keamanan, Menteri Pertahanan, dengan pangkat Jenderal TNI.

 

LN Palar sekalipun tidak ikut serta dalam perundingan namun berperan sebagai penentu di pihak RI. Hal ini karena sebagian pejabat penting RI masih berada di dalam tahanan Belanda, sedangkan sebagian lagi tengah bergerilya, sangat sulit untuk berkoordinasi. Sementara perundingan dilakukan di wilayah yang dikuasai Belanda. Dunia internasional, memandang bahwa suara RI yang independen saat itu adalah Palar.

Belanda menawarkan untuk mengizinkan pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta dengan syarat diberikan garansi bahwa perang gerilya diakhiri dan RI setuju ikut serta pada KMB.

21 April 1949, LN Palar tetap menolak memberi jaminan kepada Belanda bahwa TNI akan menghentikan perang gerilya, selama ibukota masih diduduki, dan pemerintah RI beroperasi dengan aman di Yogyakarta.

Screenshot-2018-3-1 Dutch Offer To Indonesians - NEW YORK April 21—AAP - The Advertiser (Adelaide, SA 1931 - 1954) - 23 Apr[...].png

 

Hasil kesepakatan Roem-Roijen 7 Mei 1949:

  • TNI menghentikan perang gerilya
  • KNIL menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang
  • RI ikut serta dalam KMB di Den Haag
  • Belanda mengembalikan ibukota Yogyakarta kepada RI

Hasil ini masih membuka jalan bagi diplomat Belanda untuk memperjuangkan USI yang merupakan subordinat Belanda, mengendalikan USI, atau mempertahankan sebagian wilayah NEI diluar USI sebagai jajahan.

Disini Platform Renville tidak mengikat KMB, tidak ada kewajiban penyerahan kedaulatan, dan diplomat Belanda dapat menuntut posisi lebih tinggi.

Bagi LN Palar dan petinggi RI dalam tahanan Belanda tentu saja ada keraguan besar, mengingat 2 aksi militer Belanda sebelumnya.

Hasil kesepakatan Roem-Roijen 22 Juni 1949, terdapat tambahan:

  • KMB merupakan kelanjutan dari Perjanjian Renville, dimana kedaulatan NEI akan diserahkan Belanda kepada Indonesia (USI)
  • Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan semua hak dan kewajiban terkait NEI kepada Indonesia
  • Akan dibentuk Persekutuan Belanda-Indonesia berdasarkan persamaan hak

Hasil 22 Juni ini sudah sepenuhnya memenuhi seluruh tuntutan Indonesia yang disampaikan oleh LN Palar. Makna dari kesepakatan 22 Juni ini sangat dalam, termasuk likuidasi dari KNIL dan pengalihan aset KNIL kepada TNI, dan dengan keunggulan dukungan populer berarti RI tidak akan terbendung mendominasi USI. Sama dengan Belanda menyerahkan NEI kepada RI.

Pelaksanaan dari Perjanjian Roem-Roijen berlangsung relatif sangat lancar.

  • 1 Juli 1949, Yogyakarta dikembalikan kepada otoritas RI, diwakili Sri Sultan.
  • 6 Juli 1949, Presiden Sukarno dan kabinet Hatta kembali ke Yogyakarta.
  • 13 Juli 1949, Presiden Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI melakukan serah terima kembali kepada Presiden RI Sukarno. Segera setelah serah terima, Kabinet Hatta bersidang meratifikasi Perjanjian Roem-Roijen.
  • 3 Agustus 1949, genjatan senjata diumumkan, berlaku tanggal 11 Agustus di Jawa, dan tanggal 15 di Sumatera.

Dapat dikatakan Perundingan Roem-Roijen merupakan saving-face bagi Belanda untuk mengakhiri agresi militer tanpa terhina.

 

Perubahan Belanda dan Misteri Kematian Spoor

Ada yang menarik dari Perundingan Roem-Roijen, yaitu kesepakatan 14 April masih mendapat penolakan dari pihak RI. Belanda menahan sejumlah poin tuntutan RI untuk dijadikan kesepakatan. LN Palar secara tegas menuntut KMB sebagai kelanjutan dari Renville yang sudah menjanjikan penyerahan kedaulatan NEI.

22 Juni Belanda setuju menambahkan poin-poin tuntutan RI dalam Kesepakatan Roem-Roijen. Apa yang merubah diplomasi Belanda, yang tetap dipimpin Menlu Herman van Roijen?

Jenderal (KNIL) Simon Hendrik Spoor meninggal secara misterius di Batavia pada 25 Mei 1949, 18 hari setelah kesepakatan Roem-Roijen pertama, dan sekitar 1 bulan sebelum kesepakatan Roem-Roijen kedua. Kelahiran 12 Januari 1902, Jenderal Spoor berada pada usia produktif paling optimal. Termasuk sangat muda bagi seorang Jenderal yang membawahi 80.000 pasukan. Sekitar 47 tahun, masa keemasan. Sebagai perbandingan, pendahulunya, Jenderal (KNIL) Ter Poorten menjadi Panglima KNIL pada usia sekitar 54 tahun pada 1941, sedangkan Spoor menjadi Panglima di usia sekitar 44 tahun. Jauh lebih junior daripada almarhum Kastaf TNI Urip Sumoharjo, yang sudah berpangkat Mayor pada KNIL era Ter Porten.

Di kalangan Republik tersebar isu bahwa Spoor ditembak oleh pejuang RI di Sumatra Utara, yang tentunya hanya bersifat anekdot / hikayat rakyat.

Kisah yang beredar bahwa Spoor diracun saat makan siang di restoran “De Jachtclub” di Priok, dan ajudannya turut sakit hingga koma. Dokter Belanda yang melakukan pemeriksaan menyimpulkan tidak ada tanda keracunan. Kapten Westerling, yang menghormati Spoor, mengatakan bahwa sang Dokter mungkin tidak memahami racun lokal, yang mengimplikasikan tuduhan bahwa Spoor di racun pihak Republik. Hal ini tentu tidak berdasar, mengingat kemampuan medis militer Belanda saat itu cukup baik untuk mendeteksi keracunan dari pihak lawan. Kecuali jika keracunan tersebut ditutupi sendiri. Dokter militer Belanda, Mayjen dr Simons, memandang tidak perlu dilakukan otopsi, padahal ajudan Spoor, Kapten Smulders, dikabarkan mengalami koma dengan gejala keracunan.

Penyebab kematian sang Jenderal muda hingga kini tidak juga dapat dijelaskan. Dugaan serangan jantung tidak dibuktikan secara medis karena tidak dilakukan otopsi, dan Jenderal Spoor diketahui dalam kondisi fisik fit, tidak memiliki gangguan kesehatan berarti (ada informasi bahwa satu ginjal-nya sudah diangkat, namun satu ginjal diketahui cukup untuk hidup sehat). Seorang Jenderal masa itu dipastikan bukan orang yang selalu duduk dibelakang komputer dan makan fast food.

Jenderal Spoor dapat dikatakan sebagai konseptor militer untuk kembali-nya NEI sebagai koloni Belanda, dalam bentuk apapun. Spoor tentunya sangat terpukul dengan hasil Kesepakatan 14 April dimana ibukota harus dikembalikan kepada “Republik ekstrimis”, dan semua “teroris” yang sudah ditangkap-nya harus dibebaskan.

Sulit dibayangkan bagaimana Spoor menyikapi Kesepakatan 22 Juli yang secara tersirat mengatakan bahwa KNIL, pasukannya yang tak terkalahkan, harus dibubarkan dan di-merger dengan TNI, pasukan “teroris bentukan Jepang” yang selama ini diburu-nya. Menyerahkan ratusan fighter AU KNIL, dan kapal-kapal perang AL KNIL kepada TNI. Kemudian harus memberi hormat pada Jenderal Sudirman.

Berbeda dengan penggantinya Jenderal (KNIL/KL) Vreed, yang ingin segera pulang kembali bergabung dengan KL untuk mempertahankan Negeri Belanda dari ancaman invasi steam-roller Komunis Soviet, Jenderal Spoor adalah KNIL sejati yang sudah merasa rumahnya adalah Indonesia: Netherland East Indies. Pada akhirnya ia dikuburkan bersama dengan para prajurit-nya di Menteng Pulo, Batavia.

Laporan CIA mengabarkan bahwa pasukan KNIL sangat terpukul dengan meninggalnya Jenderal Spoor secara mendadak di tengah masa yang sangat menentukan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa terdapat spekulasi dikalangan pasukan KNIL bahwa Spoor melakukan bunuh diri karena terpukul atas hasil negosiasi. Bagian utama dari laporan itu masih dirahasiakan.

Terlepas dari penyebabnya tidak diragukan bahwa kematian Panglima KNIL Jenderal Spoor, digantikan oleh Jenderal van Vreed, sangat memuluskan jalan menuju KMB dan pengalihan kedaulatan NEI ke Indonesia dan likuidasi/merger KNIL kedalam TNI.

Di sisi lain, dengan hasil KMB yang damai dan sukses, pada saat ini, Jenderal Spoor seperti halnya Ter Poorten dan Van Vreed merupakan Panglima KNIL, unsur pembentuk TNI, tidak lebih rendah dibandingkan perwira TNI ex-KNIL yang bergabung dengan TNI sebelum 1950, atau perwira TNI ex-pelatihan Jepang: PETA, Heiho, dsb. Karena Indonesia adalah kelanjutan sah dari Netherland East Indies, maka semuanya adalah prajurit Indonesia.

 

IMG_5905

Teori Konspirasi Kematian Panglima Spoor

“General Spoor was succeded by General van Vreed. Commander-in-Chief did not by any means share the ideas of his predecessor. It was, in fact, for that very reason that he was in Indonesia. Maybe the Socialist government of Holland had appointed him to be Spoor’s aide partly in order that he might serve as a brake on him. One of van Vreed’s functions was to see to it that Spoor’s political ideas not translated into decisions in which The Hague might not concure.”

Captain (KNIL/APRA) Raymond Westerling, Challange to Terror.

Terjemahan:

“Jenderal Spoor (alm) digantikan oleh Jenderal van Vreed. Sang Panglima baru tidak memiliki pemikiran yang sama dengan pendahulunya. Itu, faktanya, adalah alasan ia berada di Indonesia. Mungkin pemerintah sosialis Belanda dulu memilihnya untuk menjadi pembantu Spoor sebagian agar dia dapat berfungsi sebagai rem. Salah satu fungsi van Vreed adalah untuk memastikan aspirasi politik Spoor tidak diterjemahkan dalam bentuk kebijakan (militer) yang bertentangan dengan (kabinet pemerintah Belanda di) The Hague.”

Kapten (KNIL/APRA) Raymond Westerling, Menantang Teror.

Screenshot-2018-3-9 GENERAL SPOOR'S DEATH - CIA-RDP82-00457R002800380002-2 pdf

Teori konspirasi lain mengaitkan kematian Jenderal Spoor dengan penyelundupan dan korupsi yang melibatkan Gubernur Jenderal Van Mook dan pejabat tinggi NEI lain. Tewasnya Letnan (KNIL) Rob Aernout yang menyidik, serta auditor militer Haye. Penyelundupan dan korupsi ini disebut untuk membiayai perebutan politik USI dari RI pasca penyerahan kedaulatan, yaitu dengan mendukung negara-negara federal yang telah dibentuk Belanda.

Kapten Westerling, termasuk salah satu penyidik kematian Rob Aernout yang dituduh menghilangkan banyak bukti. Segera setelah Roem-Roijen, Westerling keluar dari KNIL dan membentuk APRA sebagai milisi federal di wilayah Negara Pasundan. Pasca pengakuan kedaulatan, Republik sudah berupaya merangkul Kapten Westerling, sebagaimana eks-KNIL lain, namun ia bersikeras melakukan kudeta yang gagal. Ia kemudian melarikan diri ke Singapura, lalu tinggal di Belgia.

Konspirasi kematian Jenderal Spoor

Konferensi Meja Bundar (Rounda Table Conference)

KMB diselenggarakan di The Hague (Den Haag), pusat pemerintahan Belanda.

Diplomasi LN Palar masih berlanjut ditengah Konferensi Meja Bundar, dimana Republik Indonesia dan Belanda beradu kecerdikan. Rencana Belanda adalah menggunakan negara-negara bagian RIS untuk menguasai Indonesia, sementara Republik Indonesia menggunakan RIS untuk memperoleh kedaulatan dan kemudian meng-absorbsi RIS kedalam NKRI.

29 Juli 1949, setelah Roem-Roijen, Palar masih memberikan ancaman terbuka pada konverensi pers di Singapur. Palar mengatakan bahwa ia siap berjuang bersama komunis Indonesia melawan Belanda, bila Belanda berusaha memaksakan sesuatu kepada Indonesia, atau kembali menggunakan kekuatan militer.

Nada ancaman Palar sangat jelas: “Bila kami tidak memperoleh kesepakatan di Hague (KMB), akan menjadi tidak menyenangkan buat kedua pihak. Kami akan bersiap untuk kemungkinan melanjutkan perang gerilya dengan skala lebih besar. Karena itu kekuatan dunia yang harus mengambil keputusan akhir di Asia Tenggara, akan menggunakan tekanan besar untuk mencapai kesepakatan, bila tidak tercapai pada KMB.”

Screenshot-2018-3-1 Indonesian Republic - U N SPOKESMAN'S VIEWS - Kalgoorlie Miner (WA 1895 - 1950) - 30 Jul 1949

Ancaman ini disertai oleh langkah nyata pendekatan Palar ke Soviet untuk memperoleh dukungan dan senjata, mereduksi dampak pemberantasan PKI pro-Soviet di Madiun. Langkah ini tidak berhenti dengan kesuksesan KMB di Den Haag. Kemudian hari Sukarno memberi misi baru pada Palar, untuk menjalin hubungan baik dengan Soviet agar Indonesia memperoleh jaminan pasokan senjata. Misi diplomasi ini dilaksanakan dengan sukses oleh Palar, menjadikan TNI sebagai kekuatan terbesar di belahan bumi selatan pada awal 1960-an.

9 Agustus 1949, LN Palar kembali memberikan tekanan bahwa Persatuan Indonesia – Belanda harus berdasarkan kesetaraan, bukan Indonesia (RUSI) berada dibawah Kerajaan Belanda. Hal ini merupakan penegasan atas posisi para diplomat RI di KMB yang tengah berlangsung. Suara LN Palar menggema di media internasional sebagai suara Indonesia: “Full Power Wanted In Transfer”.

Indonesia menghendaki pengalihan kedaulatan penuh.

Screenshot-2018-3-2 INDONESIA'S FUTURE - Full Power Wanted In Transfer - The West Australian (Perth, WA 1879 - 1954) - 10 A[...].png

Diluar dugaan banyak politisi dan diplomat Indonesia, diluar prediksi mayoritas petinggi TNI, dan banyak rakyat Indonesia, perundingan KMB memberi hasil sukses besar. Kebanyakan diplomat Indonesia yang tidak ikut di KMB sibuk mencari senjata dan jalur penyelundupan senjata.

John Lie, Penyelundup RI

Salah satu kapal penyelundup senjata TNI adalah PPB 31/58 LB yang dikenal dengan nama “Outlaw”, memasok senjata dari Phuket, Thailand, Malaysia, Singapur sampai Manila dan Delhi, ke basis TNI di Aceh sejak 1946. Kapal ini justru tertangkap Belanda September 1949 pada pelayaran pertama setelah penyelundup senjata TNI yang ternama Mayor John Lie digantikan untuk bertugas di Bangkok.

Ditengah KMB, Mayor John Lie dialihkan menjadi diplomat untuk meningkatkan pasokan senjata TNI melalui Aceh. Mayor John Lie dikenal luas setelah diberitakan oleh BBC London atas ketenarannya di Singapura, kemudian diwawancarai oleh majalah Life di Phuket dan berbagai pelayaran penyelundupan-nya diberitakan ditengah KMB. Tulisan berjudul “Guns—And Bibles—Are Smuggled to Indonesia”, terbit pada 26 Oktober 1949, oleh Roy Rowan, wartawan majalah Life. Judul menyebut Alkitab untuk menggambarkan bahwa Mayor John Lie selalu membawa sebuah Alkitab dalam misinya.

KMB yang awalnya merupakan strategi mendirikan kembali NEI, jajahan Belanda di Indonesia, pada akhirnya justru mengantarkan pengakuan kedaulatan penuh dalam 1 bulan.

Nama USI (United States of Indonesia) disepakati diganti menjadi RUSI (Republic of the United States of Indonesia).

Masalah terakhir yang membuat KMB berlarut adalah mengenai kewajiban Indonesia (RUSI) untuk membayar hutang Belanda setelah 1945. Artinya Indonesia harus membayar biaya dua aksi militer Belanda dan pendudukan selama 1946 – 1949. Hal ini tentu tidak menyenangkan.

Disini Amerika kembali berperan dengan menegaskan bahwa Marshal Plan untuk NEI yang tersisa sebesar USD 40 juta akan dialihkan kepada RUSI langsung setelah pengalihan kedaulatan NEI dari Belanda, artinya dapat digunakan mulai 1 Januari 1950. Sebaliknya, atas keberatan-keberatan Belanda, Amerika juga menjanjikan alokasi Marshal Plan yang lebih besar dibandingkan alokasi untuk kebanyakan negara-negara Eropa lain. Bantuan Amerika ini pada akhirnya memungkinkan percepatan penyelesaian KMB.

Dapat dikatakan bahwa kebutuhan ekonomi Belanda dari NEI akan terganti oleh bantuan Amerika dalam bentuk Marshal Plan. Demikian pula beban ekonomi negara baru RUSI terbantu, sehingga penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan lapang dada.

Hanya tersisa masalah New Guinea yang tidak selesai hingga akhir perundingan. New Guinea jelas adalah bagian dari NEI yang berdasarkan Linggarjati dan Renville seharusnya merdeka bersama RUSI. Namun bagi Belanda mundur dari klaim New Guinea bisa berakibat parlemen menolak meratifikasi hasil KMB. Karena itu disepakati untuk menunda pembicaraan New Guinea selama 1 tahun.

Konferensi yang memakan waktu 10 minggu tersebut menghasilkan keputusan pengalihan kedaulatan NEI kepada RUSI dalam waktu singkat, yaitu Desember 1949. Belanda tidak ikut campur dalam RUSI, sehingga RUSI merupakan negara yang sepenuhnya berdaulat. Sangat memuaskan bagi Indonesia.

Seluruh dunia menyambut keberhasilan KMB, sebagai salah satu buah sukses pertama dari PBB yang membawa perdamaian di dunia dan penyelesaian damai proses dekolonialisasi.

Di Batavia, para penduduk berkumpul di dekat radio untuk mendengarkan kabar gembira keberhasilan KMB. Di beberapa hotel terlihat sejumlah wanita Belanda menangis mendengar hasil KMB.

Screenshot-2018-3-2 INDONESIAN AGREEMENT IS WELCOMED - Successful End To Long Talks - Goulburn Evening Post (NSW 1940 - 195[...].png

 

Pada November 1949, hasil KMB di Hague diumumkan oleh LN Palar di New York, tak lupa berterima kasih pada pihak-pihak yang sudah mendukung kemerdekaan Indonesia, khususnya Australia, dan India (Pada KMB Amerika berfungsi sebagai penengah, sementara Australia adalah negara berdaulat yang mewakili Indonesia).

Tak lupa LN Palar mengingatkan mengenai New Guinea Barat, yang juga merupakan wilayah Netherland East Indies. New Guinea harusnya merdeka bersama Indonesia namun diputuskan akan dibicarakan dalam waktu satu tahun.

Dengan alasan perbedaan ras, Belanda bermaksud untuk tetap menjajah New Guinea, alasan ini kurang masuk akal mengingat ras Belanda lebih jauh dengan penduduk New Guinea, sedangkan banyak ras di Indonesia cukup dekat. Alasan yang sebenarnya adalah New Guinea direncanakan sebagai tempat relokasi pribumi dan indo-eropa yang pro Belanda apabila terusir dari Jawa dan Sumatera. Ada juga pendapat bahwa pribumi dan indo-eropa dianggap lebih rendah daripada orang asli Belanda, sehingga tidak diharapkan pulang ke Negeri Belanda. Karena sama sekali tidak ada alasan lain bagi Belanda untuk mempertahankan New Guinea sebagai koloni yang akhirnya dilakukan sampai 1962.

“The question of New Guinea is still pending. We Indonesian want to have West New Guinea, which is a part of Indonesia (NEI), sharing in our sovereignity”.

LN Palar, Washington, 3 November 1949.

 

Screenshot-2018-3-2 GENERAL SATISFACTION AT SETTLEMENT ON INDONESIA - Daily Mercury (Mackay, Qld 1906 - 1954) - 4 Nov 1949(1).png

Likuidasi / Merger KNIL

“Seperti saya telah katakan dalam pidato radio saya kepada semua militer KNIL saya yakin bahwa dimanapun tuan-tuan berada dalam pekerjaan selanjutnya, tuan-tuan memperlihatkan disana sifat-sifat baik yang sama itu.”

Bagian bahasa Indonesia pada Pidato Komandan KNIL, seremoni pembubaran KNIL

Video Acara Seremoni Pembubaran KNIL

KNIL yang memenangkan semua pertempuran akhirnya harus kalah perang, diabsorbsi kedalam APRIS yang dipimpin TNI lawannya.

26 Juli 1950 jam 00.00 KNIL resmi dibubarkan. Dari 65.000 pasukan KNIL, 26.000 bergabung ke TNI dalam APRIS.

Hasil penting yang menguntungkan RI adalah dibubarkannya KNIL. KNIL yang memenangkan semua pertempuran akhirnya harus kalah perang, diabsorbsi kedalam APRIS yang terdiri atas TNI lawannya. Dengan berpulangnya Jenderal Sudirman akibat sakit paru-paru, pimpinan tertinggi Kepala Staf APRIS adalah Jenderal TB Simatupang yang juga merupakan wakil TNI pada KMB. Unik-nya pada tahun yang sama Jenderal Spoor, panglima KNIL-pun juga meninggal oleh sebab yang tidak jelas.

Konflik di kemudian hari mengakibatkan puluhan ribu eks-KNIL pribumi menolak bergabung dengan TNI. Rencana semula mereka akan di relokasi di New Guinea (yang masih dikuasai Belanda sampai 1962), namun entah mengapa seluruhnya akhirnya dibawa ke Negeri Belanda. Diduga relokasi ke Belanda untuk menjaga kemungkinan perang dengan Soviet. Kehadiran puluhan ribu ex-KNIL bisa jadi dinilai menambah kekuatan pertahanan KL Belanda bila menghadapi serangan massal Soviet yang menggunakan gelombang manusia. Pada tahun 1950, arah perang NATO vs Soviet seolah tidak terhindarkan.

 

pengakuan-kedaulatan

Pengalihan Kedaulatan

Moh Hatta menerima kedaulatan RIS dari Ratu Belanda di Negeri Belanda, dan pada hari yang sama, Sultan Hamengkubuwono mewakili Indonesia menerima kedaulatan resmi dari Belanda di Jakarta dengan menggunakan seragam Jenderal TNI (beliau sebagai raja Jawa juga memiliki pangkat Kolonel KNIL namun memilih identitas TNI), diiringi Letkol Daan Yahya, Panglima Jakarta, dan Jenderal TB Simatupang selaku Kepala Staf TNI yang menjadi Kepala Staf APRIS.

Panglima TNI/APRIS Jenderal Sudirman meninggal dunia dalam damai Januari 1950, setelah berhasil merebut ibukota Yogyakarta, ibukota Jakarta, seluruh wilayah Indonesia, dan menyaksikan Indonesia memperoleh kedaulatan yang diakui dunia.

Konflik masih berlanjut. Bukan hal yang mudah bagi perwira dan prajurit para mantan pasukan KNIL untuk memberi hormat pada komandan-komandan baru-nya dari TNI, Kepala Staf APRIS Jenderal TB Simatupang, yang merupakan penerus Panglima TNI Jenderal Sudirman. Disamping itu para perwira didikan Jepang juga merasa di-anak-tirikan oleh eks-KNIL yang mendominasi APRIS. Pengurangan pasukan lebih memberi tempat pada perwira militer didikan akademi militer, daripada pelatihan tempur Jepang. Faktor-faktor ini membuat banyak konflik tidak terhindarkan.

26 Juli 1950, jam 00.00, 7 bulan setelah KMB, KNIL resmi dibubarkan. Banyak perwira KNIL yang sakit hati, bahkan memberontak. Satu-persatu pemberontakan dipadamkan. Pemberontakan Westerling si jagal Sulawesi Selatan digagalkan di Jawa Barat. Andi Azis, perwira elit KNIL yang berhasil membentuk unit pasukan elit, memberontak di Makassar. Pasukan ini dihadapi oleh APRIS dari ex unsur elit TNI, Batalion Worang, yang berasal dari pasukan elit barisan istimewa KRIS, Kerapatan Rakyat Indonesia Sulawesi, yang awalnya dipimpin oleh Kolonel Worang. Pada pemberontakan Andi Azis ini Kolonel Kawilarang menyaksikan kehebatan pasukan elit KNIL, yang dalam jumlah sedikit namun sangat efektif, bahkan menewaskan Kolonel Slamet Riyadi. Terinspirasi dari pemberontakan ini, Kawilarang kemudian meminta veteran KNIL Kapten Visser untuk melatih kesatuan komando TT III/Siliwangi yang kemudian menjadi Kopassus.

RIS Menjadi RI

Kemerdekaan Indonesia diakui dunia pada Desember 1949 sebagai Republik Indonesia Serikat (Republic of United States of Indonesia).

Sesuai prediksi dan rencana para diplomat dan politisi RI, dalam waktu singkat seluruh negara bagian RUSI bentukan Belanda melebur kedalam Republik Indonesia.

Dengan bergabungnya negara-negara bagian kedalam RI, pada 17 Agustus 1950 Presiden RIS Soekarno menyatakan pembubaran RIS. Presiden RI Mr Assat menyerahkan jabatan Presiden RI kembali kepada Sukarno.

Screenshot-2018-3-1 RAISING THE FLAG FOR INDONESIA - Daily Mercury (Mackay, Qld 1906 - 1954) - 26 Dec 1950.png

RI Anggota PBB

28 September 1950, LN Palar menyempurnakan keberhasilannya dengan memperoleh pengakuan Indonesia sebagai anggota PBB ke-60. Australia dan India mengajukan usul masuknya Indonesia ke PBB, didukung oleh Philipina, Pakistan dan Burma, yang kemudian diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota PBB. LN Palar secara resmi berpidato menyampaikan rasa terima kasih Indonesia kepada negara-negara yang sudah ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

LN Palar yang mulai sebagai utusan RI yang tidak diakui sebagai negara berdaulat, kini menjadi utusan Republik Indonesia Serikat yang berdaulat penuh. LN Palar dengan penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di PBB.

Sebagai negarawan, tak lupa LN Palar mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin Negara Belanda turut dalam aklamasi mendukung masuknya Indonesia kedalam PBB, sekalipun pada 17 Agustus 1950 Indonesia telah membubarkan RUSI dan seluruh negara bagian RUSI yang dibentuk Belanda menyatakan bergabung dalam Republik Indonesia.

Screenshot-2018-3-1 Indonesia In United Nations - Queensland Times (Ipswich, Qld 1909 - 1954) - 30 Sep 1950.png

RIS Kembali Menjadi RI

Menghadapi ancaman disintegrasi akibat federalisme, strategi lama Sam Ratulangi (meninggal dunia karena gangguan kesehatan akibat dipenjara oleh Belanda) diulangi oleh para penerusnya. Sejumlah kaum nasionalis Indonesia pulang ke daerah masing-masing dari Jawa. Dewan Minahasa, misalnya, secara mutlak didominasi oleh kalangan republiken. Tak berapa lama seluruh negara-negara anggota RIS terserap kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diselenggarakan pemilihan umum demokratis tahun 1955.

Penyelesaian NEI New Guinea

Pasca pengakuan kedaulatan, LN Palar kembali mengangkat masalah New Guinea Barat, bagian dari Netherland East Indies yang belum dialihkan kepada Indonesia.

Sayangnya kemudian LN Palar harus bertugas sebagai dubes di Kanada dan Soviet untuk membangun hubungan antar negara. LN Palar sukses membangun hubungan RI dengan Soviet. Antara lain pembangunan kekuatan TNI khususnya TNI AU dan AL menjadi kekuatan militer terkuat di belahan bumi selatan pada tahun 1960-an adalah dampak dari perjuangan LN Palar.

Pada konflik New Guinea 1962 LN Palar kembali diangkat menjari wakil RI di PBB, dan secara gemilang mengatur pengalihan kedaulatan dari Belanda ke PBB, dan setahun kemudian dari PBB ke Indonesia, tanpa harus berperang. LN Palar memanfaatkan keunggulan militer Indonesia, kedekatan dengan Soviet, pada saat yang sama kedekatan dengan Amerika Serikat, serta pengaruh besar di PBB, serta hubungan baik di Belanda untuk menyelesaikan masalah secara damai.

LN Palar memiliki jasa besar dalam pengakuan kedaulatan Indonesia atas Irian.

Kembali Ke PBB

Sukarno dengan kebijakan konfrontasi Malaysia membawa Indonesia keluar dari PBB. Setelah G30S pada 1965 Indonesia meninggalkan kebijakan konfrontasi dan Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

Atas mandat dari Suharto, LN Palar memimpin delegasi Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB.

Gelar Pahlawan LN Palar

LN Palar meninggal dunia 13 Februari 1981, dan diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Pahlawan Nasional tanggal 8 November 2013.

LN Palar memegang peranan penting dan utama untuk pengakuan internasional kemerdekaan Republik Indonesia, dan keberhasilan Indonesia mengakhiri penjajahan Belanda. Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh LN Palar berkat dukungan gereja-gereja dan lembaga Kristen, terutama yang mempengaruhi Partai Republik di Amerika Serikat. Puncaknya adalah keterlibatan Dean G Acheson yang mengancam Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s