Menelusuri Krisis Identitas Kependudukan dan Akar Masalah

Habisnya Blanko E-KTP

Pelayanan kependudukan DKI mengalami gangguan dengan habisnya blanko e-KTP dalam waktu panjang sejak tahun 2016 lalu hingga hari ini, 18 Februari 2017, dan diperkirakan masih berlangsung dalam tahun ini.

Habisnya blanko e-KTP terjadi secara nasional, tentu bukan kesalahan Pemda DKI melainkan kesalahan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat yang gagal mengamankan logistik e-KTP pasca kasus korupsi e-KTP.

Semestinya dengan manajemen yang baik masalah habisnya blank e-KTP ini bisa teratasi dalam waktu singkat karena melibatkan kredibilitas pemerintahan Jokowi dalam tatalaksana kependudukan. Kenyataannya masalah ini berlanjut sejak tahu 2016, setidaknya hingga April 2017 (menurut info dari petugas kelurahan di Jakarta Pusat). Maret 2017 menurut Kemdagri.

Pemerintah Pusat gagal mengamankan logistik e-KTP pasca kasus korupsi e-KTP.

Kecurigaan Kecurangan Pemilu

Timing kasus serta lambatnya penyelesaian masalah sepele seperti logistik blanko e-KTP menjelang masa Pilkada 2017 menimbulkan dugaan adanya upaya kecurangan pemilu yang masif dan melibatkan oknum pemerintahan.

Kecurigaan ini diperkuat dengan masuknya e-KTP dari luar negeri menggunakan blanko dan NIK asli yg terdaftar pada basisdata kependudukan.

Mustahil mengetahui berapa jumlah kiriman e-KTP dari luar negeri yang sebenarnya. Sulit dipercaya bahwa kasus tersebut hanyalah kasus terisolasi. Banyak pihak meyakini bahwa paket tersebut merupakan bagian dari gunung es pembuatan e-KTP palsu yang terkait dengan jaringan internasional dan partai politik di dalam negeri. Suatu isu yang lazim terjadi pada setiap masa pemilu. Bungkamnya DPR dan DPRD, bukan menunjukkan ketiadaan masalah, justru lebih menunjukkan indikasi kondisi sistemik yang melibatkan partai politik, yang hampir selalu terlibat pada kasus korupsi besar.

Di tahun 2009 santer tersiar isu kecurangan pemilu melalui infrastruktur teknologi informasi KPU yang dituduh merupakan upaya partai penguasa untuk menang mudah. Isu ini seakan kembali diperkuat tahun 2017 dengan adanya pengakuan Antasari mengenai kasus yang dulu sedang ditangani KPK, yang hingga hari ini tidak terungkap pasca kriminalisasi yang dialami para Ketua KPK.

Harapan masyarakat sangat besar agar kecurangan pemilu masif dapat terungkap sekalipun mungkin harus menunggu bertahun-tahun setelah pergantian rezim terjadi.

Hilangnya blanko e-KTP di DKI dan provinsi lain menjelang Pilkada 2017 yang dibarengi dengan masuknya e-KTP aspal dari negara lain serta respon lambat dan tidak serius dari pemerintah atas masalah tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat.

Harapan masyarakat sangat besar agar kecurangan pemilu masif dapat terungkap sekalipun mungkin harus menunggu bertahun-tahun setelah pergantian rezim terjadi.

Penanganan Kependudukan Pemerintah

Pemerintah RI dibawah Jokowi terkesan abai atas permasalahan kependudukan ini. Sejatinya pengadaan blanko e-KTP darurat secara cepat bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan pemerintah, bila mau bekerja, kerja, kerja.

Masyarakat hanya diberikan dokumen perekaman data e-KTP bagi mereka yang pertama kali melakukan perekaman. Sementara bagi warga yang sudah melakukan perekaman hanya diberikan selembar blanko Permohonan Pencetakan/Penerimaan KTP Elektronik (tidak rekam), sama-sekali tanpa ada otorisasi dari petugas DKI manapun. Lalu diminta menunggu tanpa kejelasan waktu.

Kedua dokumen kependudukan asal-asalan ini tentu saja sangat memalukan bagi pemerintah Republik Indonesia. Warga diberikan kartu identitas tidak jelas, karena judulnya bukan kartu identitas, tidak resmi karena tanpa otorisasi kependudukan RI, menggunakan kertas putih biasa, dan sangat mudah digandakan/ditiru. Dan yang paling buruk, dokumen abal-abal tersebut harus dipegang penduduk dalam waktu berbulan-bulan bahkan mungkin pada beberapa kasus hingga bertahun.

Sejatinya pengadaan blanko e-KTP darurat secara cepat bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan pemerintah, bila mau bekerja, kerja, kerja.

Penanganan Kependudukan DKI

Setali tiga uang, Pemda DKI dibawah Gubernur Basuki terlihat abai atas permasalahan kependudukan ini. Sebagai pengganti e-KTP Pemda DKI tidak memberikan dokumen resmi apapun.

Sebenarnya sangat mudah bagi Pemda DKI dengan anggaran triliunan rupiah untuk menerbitkan surat sementara pengganti e-KTP dengan blanko khusus, tandatangan dan stempel dari RT, RW, Lurah, Camat, dan Walikota, bila perlu Gubernur sendiri. Yang pastinya jauh lebih sulit dipalsukan, meningkatkan kredibilitas Pemda DKI dan memberikan rasa aman pada masyarakat luas.

Masyarakat tidak heran jika Gubernur Purnama, seperti biasanya, lebih menyalahkan pihak lain daripada memegang tanggung-jawab sebagai Gubernur DKI yang membela kepentingan warga DKI. Penulis sudah mengalami sendiri hal itu bersama dengan para penghuni dan pemilik rusun di berbagai kawasan bermasalah di DKI (KAPPRI, ASPERSI, dan PPRS). Antara lain Gubernur Purnama mengabaikan keputusan Gubernur Widodo yang berniat menyelesaikan masalah di tiga kawasan dari puluhan kawasan bermasalah di DKI. Bentuk nyata pertentangan kepentingan (conflict of interest) karena melibatkan sponsornya.

Adanya pembiaran atas ketidak-pastian dari dokumen kependudukan di DKI menunjukkan ketidak-pedulian sang Gubernur. Lebih buruk lagi menimbulkan pertanyaan apakah ybs merupakan salah satu yang diuntungkan dari kondisi krisis identitas kependudukan ini?

Penulis bertanya pada awan.

Adanya pembiaran atas ketidak-pastian dari dokumen kependudukan di DKI menunjukkan ketidak-pedulian sang Gubernur.

Ketidak Percayaan Atas Dokumen RI

Dalam masyarakat timbul ketidak percayaan atas dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Satu contoh adalah Telkomsel. Pusat layanan Telkomsel Grapari secara resmi menolak SIM sebagai identitas tunggal utama.

Penulis selaku pelanggan pasca bayar datang membawa ponsel ke Grapari untuk melakukan perubahan paket ke paket baru. Petugas Grapari menolak SIM digunakan sebagai identitas tunggal sekalipun ponsel dengan kartu pasca bayar dibawa.

Hanya e-KTP yang diterima sebagai identitas tunggal. Padahal SIM merupakan identitas kependudukan yang resmi dari Pemerintah RI. Penolakan atas kartu identitas resmi oleh perusahaan BUMN sekelas Telkomsel menunjukkan hilangnya kredibilitas Pemerintah Jokowi, dalam hal ini Polda Metro Jaya selaku institusi yang menerbitkan SIM.

Grapari Telkomsel disini tentu hanya salah satu contoh dari perusahaan swasta besar yang kredibel. Mewakili krisis kepercayaan masyarakat atas identitas yang diterbitkan oleh pemerintah RI.

Ditolaknya SIM sebagai identitas tunggal menimbulkan dugaan masyarakat atas kebobrokan pada penerbitan SIM oleh pihak kepolisian. Dapat dibayangkan parahnya krisis kependudukan RI, bahkan identitas yang dikeluarkan oleh kepolisian sudah tidak lagi dapat dipercaya sebagai identitas tunggal, apalagi yang dikeluarkan lembaga lain.

Kenyataan bahwa e-KTP yang diterbitkan bisa dipalsukan dengan blanko asli dan NIK terdaftar, di negara lain mengindikasikan bahwa sebenarnya tidak ada institusi penerbit identitas yang dapat dipercaya di negeri ini.

Ditolaknya SIM sebagai identitas tunggal menimbulkan dugaan masyarakat atas kebobrokan pada penerbitan SIM oleh pihak kepolisian.

Memahami Kesulitan Masyarakat DKI

Dengan SIM yang tidak lagi dipercaya sebagai identitas tunggal di DKI, maka masyarakat tanpa e-KTP merasakan kesulitan yang sangat mengganggu. Sementara masyarakat dengan e-KTP-pun tidak lagi meyakinkan identitasnya. 

Siapa yang dapat menjamin bahwa salah satu, puluhan, atau ribuan pemilih pilkada lalu bukan pemegang banyak e-KTP dengan NIK resmi, bisa jadi benar-benar terdaftar di banyak Kelurahan, lengkap dengan KK-nya. Bahwa paket e-KTP aspal asing yang terungkap hanya satu, tidak menjamin bahwa pengiriman paket hanya dilakukan satu kali. Juga siapa yang menjamin bahwa e-KTP tidak dipalsukan di dalam negeri dengan kepemilikan e-KTP ganda. Dan pertanyaan lebih lanjut, apakah jaminan itu tidak harus dipertanggung-jawabkan dengan adanya e-KTP ganda? Karena jaminan tanpa tanggung-jawab sama dengan bohong belaka. Sama dengan tidak ada yang menjamin.

Krisis kependudukan oleh blanko e-KTP mengungkapkan masalah besar ketidak handalan dokumen resmi pemerintah. E-KTP yang seyogyanya merupakan pemecahan masalah, dengan kasus pemalsuan e-KTP justru menjadi masalah baru. Bahkan menjadi masalah yang lebih besar dengan terlibatnya agen-agen asing. Pemalsuan e-KTP di negara asing dipastikan melibatkan orang lokal, sebagai agen asing, serta orang asing, entah sebagai sekedar mafia pencetak, atau sebuah proyek intelijen besar dari negara asing yang tidak kita ketahui tujuannya. Untuk dugaan yang disebut terakhir, sangat mungkin pengiriman e-KTP aspal tersebut bukan hanya berasal dari satu negara, melainkan dari beberapa negara untuk menutupi sumber sebenarnya.

Krisis kependudukan oleh blanko e-KTP mengungkapkan masalah besar ketidak handalan dokumen resmi pemerintah.

Kelemahan Intelijen Nasional

Dari sisi intelijen kelemahan Indonesia sangat parah. Mulai dari kebocoran informasi intelijen hingga rekrutmen intelijen asing atas pejabat RI santer terdengar di masyarakat.

Indonesia sama sekali tidak memiliki kontra intelijen militer, dan kontra intelijen asing yang memadai. Hal ini sebagai akibat dari anggaran yang jauh dibawah standar, kepemimpinan nasional yang lemah, serta rekrutmen dan jalur karir yang penuh dengan nepotisme dan kolusi, tidak memenuhi standar berbasis prestasi (merit based), disamping tentunya masalah korupsi.

Dapat didaftarkan banyak kebocoran intelijen diperoleh justru dari sumber asing. Mulai dari adanya pejabat RI yang berfungsi sebagai informan bagi negara asing, masalah pengamanan dari upaya rekrutmen asing pada perwira TNI/Polri melalui program-program pelatihan dan bantuan, kebocoran komunikasi pemerintah dan militer, kecurigaan penggunaan kepakaran intelijen dalam tindak kriminal politik, pencurian data, pemantauan asing, hingga operasi militer asing di wilayah Indonesia.

Buruknya lagi tidak dilakukan inveatigasi mendalam dan independen atas informasi kebocoran intelijen tersebut. 

Disamping budaya korupsi, kelemahan intelijen ini merupakan penyebab berkembangnya spekulasi dan ketakutan masyarakat, yang sebagian besar cukup beralasan.

Indonesia sama sekali tidak memiliki kontra intelijen militer, dan kontra intelijen asing yang memadai.

Penutup – Kembali ke Akar Masalah

Masalah blanko e-KTP mengungkap krisis identitas kependudukan, dugaan kecurangan pemilu, ketidakpercayaan pada pemerintah, lemahnya intelijen nasional, serta dugaan adanya pemanfaatan kelemahan nasional ini untuk kepentingan asing.

Masalah kembali berujung pada kredibilitas pemerintah, budaya korupsi, mentalitas sub-standar. Penulis meyakini bahwa partai politik yang korup merupakan akar dari permasalahan di Indonesia. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pembentukan partai politik nasionalis baru yang benar-benar bersih. 

Adalah tantangan bagi para tokoh nasional yang bersih untuk keluar dari partai politiknya saat ini dan bergabung dalam kekuatan politik nasionalis yang baru.

Kita membutuhkan kelima komponen nasionalis untuk bergabung dalam satu partai politik baru yang murni bersih. Sama sekali tidak terlibat dengan dosa-dosa masa lalu. Memiliki track record yang bersih.

Ibu pertiwi memanggil anda.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s