Memahami Tindakan Sewenang-wenang Rezim Jokowi

Rezim Jokowi melakukan praktek sewenang-wenang, tidak menghargai hukum. Praktek sewenang-wenang yang dilakukan tidak selalu salah, beberapa kebijakan dilakukan dengan tujuan benar, tapi cara-nya salah dan anti demokrasi.

Pemberantasan HTI merupakan kebijakan yang sangat mendesak, membutuhkan keberanian yang tidak berani diambil oleh rezim sebelumnya. Ormas transnasional HTI secara terbuka mengungkapkan niat menumbangkan NKRI dan Demokrasi Pancasila, menggantinya dengan rezim fasis-religius internasional yang berinduk pada dewan fasis internasional Hizbut Thahrir, menggunakan sebutan “khalifah”.

Keberanian Jokowi menumpas HTI sangat dihargai dan perlu didukung. Tetapi cara yang dilakukan salah. Alih-alih memberdayakan hukum dan lembaga peradilan, Jokowi mengambil alih seluruh kewenangan eksekutif dan yudikatif ke tangan-nya. Hal ini bertentangan dengan demokrasi Pancasila, dan menunjukkan bahwa para pembantu Jokowi didominasi oleh orang-orang yang anti-demokrasi. Di negara demokrasi beradab, pembubaran ormas merupakan kewenangan dari lembaga yudikatif, bukan eksekutif. UU dan Perpu seharusnya digunakan untuk memfasilitasi lembaga peradilan untuk membubarkan ormas-ormas anti NKRI, bukan melaksanakan kediktatoran.

Perpu menjadi tambahan UU karet yang dapat dimanfaatkan oleh mafia hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menambah deretan UU karet era Jokowi, mulai dari UU ITE yang terkenal, hingga UU makar. Kesewenangan ini melengkapi kasus ambang batas kepresidenan yang dipaksakan 20% jelas melawan keputusan MK dan amanat konstitusi, terindikasi sebagai upaya memenangkan pemilu secara tidak sportif. Ada lagi perlawanan koalisi Jokowi terhadap penyidikan KPK melalui Panitia Angket jelas sangat merendahkan institusi penyidik dan lembaga peradilan, dimana orang-orang yang diduga terlibat korupsi dan mereka yang terkait diberi kesempatan melakukan perlawanan parlementer. Koruptor melawan KPK. Sangat memalukan bagi DPR, tetapi juga bagi Jokowi karena hal tersebut digerakkan oleh partai-partai koalisi pendukung Jokowi.

Kasus tata niaga beras dimana tanpa aturan tata niaga yang benar, satgas menciptakan kehebohan nasional melalui pengerebegan dengan liputan para pejabat. Mengatur tata niaga beras adalah hal yang baik, tetapi tidak perlu kesewenangan merusak industri beras nasional. Perlu kebijaksanaan dalam membuat aturan dan melaksanakannya.

Seperti halnya Menteri Pertanian, Menkominfo menjadi diktator kecil, negara didalam negara dengan kekuasaan absolut. Pemblokiran Telegram, Vimeo, dsb, bukan hal yang salah. Tetapi pemblokiran yang dilakukan oleh eksekutif merupakan praktek kediktatoran zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Indonesia didirikan untuk mengakhiri praktek tersebut, yang disebut sebagai penjajahan. Penjajahan adalah praktek penegakan kekuasaan tanpa keadilan hukum dan perwakilan.

Menkominfo menunjukkan kabinet Jokowi tidak memahami demokrasi dan melakukan praktek kesewenangan eksekutif yang anti demokrasi, yaitu meniadakan fungsi peradilan yang netral.

Ada hal yang sama disana: praktek kesewenangan yang tidak menghormati hukum dan lembaga peradilan.

Praktek lain yang serupa ditunjukkan pada kasus pembungkaman KPK di awal pemerintah Jokowi, berbagai kasus penggunaan UU Karet, serta penghentian kasus mega korupsi Freeport. Kita perlu mengingat bahwa Soeharto bertransformasi menjadi diktator korup dengan perpu-perpu anti PKI yang disadari tidak demokratis tetapi diterima oleh rakyat karena PKI dianggap ancaman besar.

Secara pribadi saya meyakini Jokowi adalah seorang yang baik, lurus, tidak berambisi menjadi diktator (seperti Mayjen Soeharto pada awal masa pemerintahannya), tetapi para pembantu-nya dan orang-orang dekatnya yang memiliki agenda-agenda lain (juga seperti Orde Baru yang mengubah Soeharto menjadi diktator).

Instruksi Jokowi untuk memberantas HTI, menghentikan komunikasi teroris, menertibkan sosial media, ditafsirkan dengan aturan pelaksanaan yang bersifat sewenang-wenang. Orang-orang yang korup dan tidak kapabel membuat thesis bahwa kebebasan dan keamanan serta ketertiban bertentangan, padahal hal itu salah. Demokrasi Pancasila adalah pengaturan kehidupan kebangsaan yang bebas dengan tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban.

Harapan masyarakat, Jokowi berhenti melakukan praktek kesewenangan eksekutif, dan mencari orang-orang demokrat Pancasilais yang mampu membuat dan melaksanakan peraturan yang sehat. Bukan para amatiran yang penuh dengan kepentingan parpol korup dan pengusaha hitam.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s