Ironi Rusun di Akhir Masa Jabatan Jokowi-Ahok-Djarot

16 Oktober 2017 jam 17.10

Seminggu lalu sangat ironis. Akhir masa jabatan Jokowi-Ahok-Djarot dilalui dengan ketegangan di GCM. Masalah yang tidak diselesaikan sejak era SBY, berdampak ledakan konflik horizontal pada 2013, 2014, 2015, dan 2017.

2013 warga rusun kami mengadakan RULB memberhentikan developer sebagai pengelola karena dianggap melakukan banyak pelanggaran dan markup tanpa pertanggung-jawaban. Hal serupa yang terjadi di 60 kawasan di DKI.

Mengingatkan saya pada:

Kepala Dinas Perumahan era Jokowi, yang akhirnya dibuang Ahok ke kepulauan seribu karena membela warga melawan pengembang.

Ketua DPR, Pak Marzuki Alie, orang-nya baik, tanggap, langsung membuat rapat besar dengan PLN, PAM, Pemda, semua hadir. Selasa, 25 Februari 2014, di Ruang Rapat Pansus B (Gedung Nusantara 1 Lt 3). Keputusannya juga jelas: pemerintah fasilitasi Rapat Umum seluruh warga. Tapi tidak ada tindak lanjut. Sayang-nya beliau tidak terpilih lagi. Seperti kata-nya sendiri: “Kalau masalah ini tidak bisa kita pecahkan, kita tidak pantas duduk disini”. Beliau tidak terpilih lagi. Ada rekaman video-nya, karena saya sendiri yang merekam. Kalau tidak percaya bisa tanya pada Effendy Gozali yang waktu itu juga hadir.

Gubernur Jokowi juga tidak kurang gagah. Ditepukin sama seluruh warga, katanya: “Saya sudah tahu masalahnya. Saya sudah mengerti. Ini tidak bisa dibiarkan.”. Warga ada yang menyambut: “Jokowi Presiden”.

Tapi memang kapabilitas-nya tidak ada. Terlihat dari management by wandering around (blusukan), beliau orang baik yang tidak memiliki kemampuan manajemen dasar. Hanya membuat surat, tanpa tindak lanjut, lalu ditinggal jadi Presiden. Itu 2014, juga ada rekaman videonya.

Ahok orang-nya konsisten, setia pada teman (yang juga sumber CSR). Sejak awal pro-pengembang. Teman-teman pengurus PPRS minta menghadap tidak diterima, sementara pengembang 2x menghadap resmi. Direkam resmi di media Pemda DKI. Disitu Ahok mengatai gerakan warga sebagai “cari uang”, “orang-orang itu”, “mana bisa dikasi ke mereka”, “manajemen rusun tidak bisa transparan”. Jadi sejak awal jelas tidak ada harapan.

Warga menghadapi petugas, preman A, preman B, dan preman C. Ada yang dipukuli, bahkan wartawan juga dipukuli, banyak warga yang jadi tersangka, untungnya kemudian bebas. Banyak yang akhirnya pindah, menjual unit rusunnya, karena tidak kuat. Pak Palmer pindah, Pak Johanes pindah, Lae Charly pindah. Saya juga jual unit tapi belum laku.

Yang brutal 2015 kepala dinas Ahok mengeluarkan surat penunjukan langsung tanpa tender, atas hak pengelolaan mutlak tanpa batas, tanpa pengawasan. Terkenal dengan sebutan nomor surtat: 492. Surat ditanggapi oleh ombudsman RI dan Kemenpupera, diperintahkan untuk di-revisi. Hasil-nya kembali tidak jelas. Dibatalkan tidak, direvisi tidak, ditindak-lanjuti juga tidak.

2015 warga yang marah sempat merebut kantor pengelola. Kali itu Polisi berpihak pada warga. Namun ternyata kantor tersebut sudah disertifikat sebagai milik pribadi, bersama dengan sejumlah milik bersama warga yang menurut UU seharusnya menjadi milik PPRS selaku wali amanah pemilik rusun.

2016 terjadi konflik terakhir, tapi saya tidak ikut. Beberapa warga dibawa ke kantor polisi.

Pilkada, cuti-nya Ahok, dan kasus hukum memberi kesempatan pada warga dan birokrat yang berpihak pada rakyat. 6 RT dan 1 RW yang ditunjuk oleh pengembang diangkat tanpa pemilihan diberhentikan oleh Pak Lurah Sumur Batu dan Pak Camat Kemayoran. Untuk pertama kali dilakukan pemilihan secara langsung RT di setiap tower pada awal 2017, dan bulan lalu dilakukan pemilihan RW oleh perwakilan warga.

Sungguh ironi: setelah 72 tahun Indonesia merdeka akhirnya warga GCM, Jakarta Pusat, 8 km dari Istana Negara, bisa memilih RT dan RW sendiri. Kurang VOC apa negeri kita?

2017 Oktober, seakan merayakan berakhirnya era gubernur Jokowi-Ahok-Djarot, pengembang kembali membuat surat ancaman baru, dengan melandaskan pada surat 492/2015 yang bermasalah. Surat tertanggal 25 September 2017, saya terima sekitar 5 Oktober menjelang akhir masa jabatan Jokowi-Ahok-Djarot.

Minggu lalu 11 Oktober 2017 saya membuat surat kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI yang baru, menanyakan tentang keabsahan surat developer tersebut yang mengacu pada surat Kepala Dinas 492/2015.

Sementara itu keresahan di kalangan warga kembali memuncak. Polisi yang didatangkan oleh pengembang, diusir oleh warga. Belum separah konflik-konflik lalu, tapi pada konflik sebelumnya memang kondisi menjadi parah setelah konflik terjadi berbulan-bulan.

Tidak jelas apakah konflik akan berlanjut sampai akhir era Anies Baswedan.

Konflik ini menggambarkan bahwa di Jakarta Pusat, hukum tidak punya makna. Negara dikuasai mafia hukum dan didominasi aparat korup.

Jadi benar kata Jenderal Gatot Nurmantyo, mengutip puisi Denny JA: properti ini bukan kita yang punya. Meskipun pegang sertifikat strata title atas nama.

Padahal di rusun kami ini kebanyakan kalangan menengah, bukan orang miskin, banyak pemilik yang kaya. Tapi bisa dikuasai sedemikian rupa oleh VOC.
Dan kami masih beruntung, masih ada Mayjen (purn) TNI Saurip Kadi yang maju kedepan, 2 atau 3 kali ditangkap ke Kantor Polisi. Ada tokoh-tokoh dan pejabat lain.

Bagaimana dengan rusun lain yang tidak punya Jendral?
Bagaimana dengan orang miskin yang tidak punya rusun?
Bagaimana dengan orang miskin di daerah yang tidak punya akses pada kekuasaan?

Sungguh hukum dan keadilan di negeri ini sangat menyedihkan.

Karena itu sekalipun tidak optimis dan penuh keraguan, saya tetap berharap banyak pada Bapak Gubernur Anies Baswedan. Minggu depan saya akan berkirim surat ke Pak Gubernur, kalau surat saya minggu lalu yang ke RT, RW, Kadinas, Lurah, Camat dan Walikota tidak memperoleh reaksi.

Semoga tidak mengecewakan.

Kalaupun mengecewakan, rakyat akan tetap melawan, dan rakyat pasti menang. Suharto saja ditumbangkan rakyat, apalagi koruptor dan segelintir VOC pengusaha hitam yang menguasai negeri ini. Hanya butuh waktu untuk edukasi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s